Terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan, dibangunnya Hotel Tabita Sentani, Kabupaten Jayapura adalah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa memperoleh PAD, dimana Hotel Tabita bisa dikelola pihak ketiga atau investor dan Pemkab mendapatkan pemasukan dari sana.
Pantai Hamadi yang kini menjadi ikon wisata di Kota Jayapura, namun retribusi dari tempat wisata sangat minim. Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis diminta lebih serius untuk menggali potensi PAD di kawasan wisata. (foto: Karel/Cepos)
Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.
  Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Alotnya rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Biak Numfor bersama Plt Sekda Biak, Asisten I dan II Setda, dan Pimpinan OPD, bersama anggota DPRD Biak Numfor. Wakil Ketua I DPRD Biak Adrianus Mambobo, memimpin jalannya rapat dengar pendapat.Â
Meski dikomplain, dikritisi namun masalah parkir liar tak pernah ada solusi. Padahal menurut Boy dengan pemekaran atau lahirnya Daerah Otonomi Baru otomatis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Papua juga terbatas.
Kepala Badan Pendapatan asli daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, sampai saat ini capaian atau progres pendapatan PBB di Badan Pendapatan Asli daerah sudah mencapai Rp 20 miliar.
  Tidak hanya itu, Banggar dewan juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.
  Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
"Dengan demikian kami akan terus melakukan upaya agar target PAD yang telah ditetapkan bisa tercapai salah satunya dengan memanfaatkan retribusi sampah rumah tangga," katanya.
