Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs Maddaremeng, M.Si, mengungkapkan, dari 225 desain logo yang masuk ke panitia, kemudian dilakukan penilaian, maka didapatkan 10 desain logo PPS terbaik. Kemudian dari 10 desain logo yang dipilih tersebut, dipilih lagi 5 desain logo terbaik.
Di tahun 2023 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jayapura mendapat dana Otonomi Khusus (Otsus). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw mengatakan, dana Rp 1 miliar tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan security 50 orang.
  ‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.
‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’ tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menegaskan, alokasi anggaran Otsus yang termasuk dalam APBD tahun 2023 senilai Rp 1,8 triliun, untuk pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi 50 persen.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT mengungkapkan, untuk mendesain Logo Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka akan segera dilakukan sayembara melalui panitia yang akan dibentuk. Â
Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) diminta segera memperjelas status pegawai yang pindah atau mutasi dari kabupaten ke Pemerintah PPS. ‘’Kita minta kepada Pemerintah PPS agar status dari pegawai yang pindah dari kabupaten ini segera diperjelas sebagai pegawai provinsi.
Menyikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Mimika setelah Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob sedang diperhadapkan pada permasalahan hukum, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memerintahkan Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk tetap mengendalikan situasi pemerintahan.
Dialog ini dinilai penting dalam rangka memberikan catatan, masukan dan pendapat terkait optimalisasi UU Otsus untuk kemajuan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
