Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui organisasi perangkat daerahnya terus didorong untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pelayanannya.
Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan memang penyerapan anggaran dilingkungan pemda Jayawijaya juga masih sangat rendah, dan sudah beberapa kali ia menyampaikan kepada kepala OPD baik dalam rapat maupun apel pagi untuk penyerapan anggaran ini di maksimalkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
"Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, saat membuka FGD terkait penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke periode 2025-2045 tersebut meminta para pimpinan OPD memiliki konsep yang jelas tentang bidang tugas masing-masing.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
" Kehadiran di Apel pagi ini menurun baik Pimpinan OPD, Esalon-esalon maupun pegawai. Kami tekankan kinerja dan pelayanan kerja harus maksimal, " tegas Pj. Gubernur Papua Tengah dalam Apel bersama, Senin (9/10).
Monitoring dan evaluasi ini kata Bupati Omaleng, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan di setiap OPD dan kendala yang dihadapi sehingga ada kegiatan yang belum maksimal.
“Hal ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut diberikan kepada pihak yang memang berhak dan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kita tidak bisa distribusi seperti bagi kacang goreng. Harus diverifikasi datanya, yaitu verifikasi nama dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (9/10).
