Tetapi juga merupakan penjaga nilai-nilai adat budaya dan hak-hak dasar orang asli Papua, dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024, yang kemudian disederhanakan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2008, serta peraturan daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2008, MRP di amanat untuk melaksanakan tugas-tugas penting
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Komitmen ini harus dijalankan sehingga beberapa waktu ke depan, nantinya anak - anak Papua sendiri yang mengatur keamanan dan menata masyarakatnya. Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) saat bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito di Markas Besar Kodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin (16/12) kemarin.
Ketua Jaringan Relawan Banua Bupati (JRBB) Jilid II, Festus Manasye Asso. ST menegaskan pernyataan ketua MRPP yang menyatakan hasil pilkada Jayawijaya kembalikan hak kesulungan anak daerah, seolah-olah pendukung paslon Jhon – Marthin bukan Orang Asli Papua (OAP) bahkan calon Wakil Bupati paslon 04 adalah anak asli Baliem.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
Nerlince menjelaskan sebagai ketua panti asuhan kasih Mama dan perwakilan lembaga kultural Papua pihaknya membagikan sembako tersebut kepada para istri-istri dari para pejuang atau veteran yang telah berjuang untuk Indonesia terutama Papua.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
“Karena kita sudah memperoleh surat dari karyawan Moker yang sudah ada sekitar 8000 (orang-red) itu sudah menyampaikan surat resmi kepada kami MRP sehingga hari ini saya sampaikan bahwa seharusnya kita sudah selesaikan beberapa bulan yang lalu tapi karena banyak agenda yang padat dan kita tidak bisa selesaikan sehingga kita jadwalkan untuk di bulan besok,” kata Ketua MRP Provinsi Papua Tengah
Menangapi terkait dengan hal itu, Ketua MAjelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo, mengaku bangga dan senang, serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan untuk orang Papua terlibat dalam sistem.
