Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.
“Negara melalui aparatnya kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum optimal,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan.
“Rupanya Pemerintah Jakarta sulit dan susah menjawab tuntutan dan pernyataan sikap keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat, 4 April 2003. Sebagaimana diserahkan kepada Tim PPHAM,” kata Theo dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/11)
“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.
“Satu bulan lebih kami tidak lagi menjalin komunikasi dengan Mitra maupun kurir tentang keberadaan pilot yang disandera. Namun sebelum hilang komunikasi, kami mendapatkan informasi bahwa Pilot sedang bersama Egianus dan kelompoknya serta diperlakukan secara baik,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (11/11).
"Pandangan kami sebagai orang awam melihat sakit yang dialami Lukas Enembe yang semakin memburuk, klien kami ini akan menghembuskan nafas terakhirnya, kecuali terjadi mukjizat," kata Koordinator TPHLE, Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH, sebagaimana rilis yang dikirim kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/10).
“Jadi pihak Egianus menghubungi kami dan meminta penjelasan siapa saja pelaku yang sudah ditangkap. Mereka menolak disebut sebagai pelaku sebab memang tidak ada perintah untuk itu,” kata Frits di ruang kerjanya, Kamis (19/10). Apalagi jika melihat aksi – aksi yang dilakukan selama ini, KKB tak pernah menyembunyikan korban – korban yang sudah dieksekusi.
“Komnas HAM sudah memanggil empat orang terkait dengan kematian Michelle berdasarkan pengaduan orang tua dari almarhum, hanya saja mereka tak memenuhi panggilan pertama kami,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
“Saya pikir Wapres melakukan gagasan yang penting dalam rangka memikirkan dua hal penyelesaian kasus HAM dan bagaimana melakukan upaya bersama untuk mengurangi secara bertahap konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.
