Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura di Nyoman Sri Antari mengatakan, secara ketersediaan anggaran dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk membiayai program Jayapura Sehat itu sebenarnya sudah selesai.
“Ini memang fenomenanya seperti itu, turun! Biasanya di awal tahun itu kasus DBD naik jadi masyarakat sudah harus waspada di awal tahun karena di awal tahun itu DBD sudah mulai naik,” ungkap Kamaludin saat ditemui,
Ya, sejak pukul 08.00 WIT satu persatu anak anak dari berbagai kalangan di Kota Jayapura mulai memenuhi halaman Kantor Cendrawasih pos. Ada yang didampingi orang tua, dan juga sanak saudaranya masing-masing. Peminat khitan massa ini, ternyata tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang yang sudah masuk usia dewasa.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemantauan status gizi masyarakat melalui platform digital.
Sehingga tak ayal peredaran obat tradisional maupun carian untuk pembesaran organ vital tersebut semakin marak diberbagai laman media sosial, seperti FB, Tiktok, Instagram maupun media sosial lainnya bahkan tidak jarang obat ini ditemukan diberbagai emperan tokoh di Kota Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.
Dokter Aaron mengakui masa kritis (kehabisan obat-red dan BHP) di RSUD Jayapura sering terjadi di Oktober hingga Maret 2025, pihaknya pun telah bersiap untuk itu. Untuk mengantisipasi masa kritis itu, rumah sakit akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Papua.
Menurut Ramses, seperti pelayanan di rumah sakit jiwa di mana masih terlihat pelayanan belum optimal. "Masih jauh dari manusiawi mulai dari persoalan makanan lalu juga ada tadi permasalahan terkait honorer yang belum terakomodasi sehingga nanti kami akan cek dan selesaikan,” ujarnya.
Semua jenis pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa ini bisa diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai prosedur yang berlaku. "Konsultasi ke Psikiater atau Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dan dengan ketentuan pasien terdaftar aktif sebagai peserta JKN
“Saya rasa dalam konteks saat ini untuk menghilangkan stunting hingga angka nol belum bisa, namun bisa menekan khususnya pada usia ibu hamil dan saat anak-anak usia 1 hingga 5 tahun,” sambungnya.
