Ketua Tim Falakiyah Provinsi Papua Dr. Hendra Aulia menjelaskan bahwa ketinggian hilal pada pengamatan yang dilakukan pada 17 Februari bertepadan dengan 29 Sakban 1447 H, untuk wilayah Merauke masih minus 2 derajat atau
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat menuturkan, potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan di Indonesia merupakan hal yang wajar. “Sebenarnya kalau berbeda itu biasa. Kar
  Menurut Kory, pemberian vaksin ini bertujuan untuk melindungi jamaah dari risiko penyakit menular selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. "Pemberian vaksin harus dilakukan sebelum saat melaksanakan ibadah h
Ungkapan tersebut, disampaikan Klemens kepada seluruh pegawai Kemenag Kabupaten Jayapura, sembari memberikan motivasi agar setiap pegawai harus melakukan pelayanan berpatokan pada zona integritas.
Untuk jadwal keberangkatan, jemaah haji Papua direncanakan tergabung dalam tiga (3) Kloter 27, 29, dan 31. Khusus Kloter 27, jemaah dijadwalkan rencana masuk Asrama Haji pada, 10 Mei 2026. Akan tetapi kata Musa, jadwal t
 Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya pemindahan kewenangan, tetapi juga mencakup peralihan pegawai, aset, serta tanggung jawab administrasi. Dengan harapan pembentukan kementerian khusus ini akan menin
Namun hingga 23 Januari 2026, sebanyak 895 jemaah haji atau sekira 95,9 persen yang telah melakukan pelunasan tahap II. Sementara sebanyak 33 orang jemaah haji yang belum melakukan pelunasan, dinyatakan batal menjalankan
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk, dan mencerahkan. AI harus menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perp
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waropen, Yulius Kodo, S.Th., jajaran pejabat Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (
Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura, Ny. Dewi Sartika Wonda, mengatakan bahwa pelaksanaan nikah massal yang diikuti oleh 18 pasangan merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK, PGGJ, Dinas Dukcapil, dan Kementerian Agama.
