Terkait dua peringatan hari penting ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan untuk Hak Asasi Manusian (HAM) merupakan kehidupan mendasar manusia. Namun, kasus pelanggaran HAM sendiri bukanlah menjadi ranah mereka.
  Dalam artian memberikan kesempatan kepada masyarakat hidup tanpa adanya tekanan. Apalagi dengan mengirimkan ribuan pasukan TNI/Polri ke daerah daerah tanpa adanya tujuan yang jelas. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada polarisasi kehidupan masyarakat.
Ini terjadi disebabkan karena masalah non-teknis, terutama terkait pergerakan angka pada hasil rekapitulasi di tingkat PPD Jayapura Selatan yang disinyalit terjadi penggelembungan. Karena itu, Ketua KPU itu meminta KPU Kota Jayapura untuk meninjau kembali hasil pleno PPD Jayapura Selatan. Menurutnya, pengesahan yang cacat tersebut tidak dapat dibawa dalam rapat pleno tingkat KPU Kota Jayapura.
Ia menyebut dari 85 kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan sebanyak 55 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus dan pengerusakan sebanyak 10 kasus serta kerusuhan sebanyak enam (6) kasus.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.
 "Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia," kata Yusril.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
Atnike menyampaikan bahwa perincian tersebut bisa menyangkut pelatihan, pengkajian, dan koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi serta muncul di masyarakat. Menurut dia, nota kesepahaman tersebut sangat penting. Khususnya untuk memperlihatkan bahwa komitmen kedua lembaga negara itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi.Â
Gustaf berharap keberadaan Natalius diistana Jakarta tidak hanya sebagai pelengkap apalagi sekedar untuk memberikan pencitraan akan tetapi betul-betul memberikan dampak terutama menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia terutama masalah pelanggaran HAM di tanah Papua.
Dari puluhan peristiwa kekerasan itu, korbannya sebanyak 92 orang. Dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt Matheus Adadikam mengharapkan adanya dua perwakilan Papua dalam susunan Kabinet Merah Putih bukan sebatas polesan belaka. Namun bisa memperhatikan isu-isu Papua.
