Adapun gubernur akan menerima kunjungan masyarakat umum setiap Selasa dan Kamis di ruang kerja Gubernur, lantai 4 Kantor Gubernur Papua, dengan jam layanan tertera pukul 09.00 WIT hingga 15.00 WIT. Selain itu, setiap S
Dikatakan, pada penjelasan Ronald sebelumnya, produksi telur harian sudah mencukupi untuk kebutuhan normal dan MBG. Biasanya dalam menghadapi lonjakan permintaan pemerintah daerah melalui dinas terkait membuka dan member
“Kami secara rutin akan melakukan sidak pasar. Langkah ini penting untuk memastikan harga tetap terkendali serta mencegah praktik nakal pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar," tegas Gubernur Fakhiri.
 Namun, jika sudah terlanjur gundul. Melalui program pemerintah, pihaknya akan melakukan penanaman kembali sebagai bentuk menjaga hutan agar tetap lestari. “Dalam pengelolaan (hutan), saya sudah minta kepada industri pe
Ia menegaskan bahwa meski Papua kini telah terbagi menjadi empat provinsi secara administratif, secara sosial dan kultural Papua tetap satu. Fakiri juga memaparkan fokus arah pembangunan Papua saat ini yang mengusung vis
Gubernur mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan atas perintah presiden. Menurutnya, perdebatan panjang terkait kasus yang terjadi tidak perlu dilanjutkan,
Audit ini dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusul adanya kasus kematian maternal yang menjadi pemicu upaya perbaikan sistem layanan kesehatan. Direktur Tata Kelola P
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya peran guru sebagai pahlawan bangsa yang harus dihormati dan ditempatkan pada posisi terhormat. Ia menyampaikan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam membentuk
Karena itu, sambung gubernur, melalui momentum Harkanas, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan beberapa hal strategis yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat gizi ikan, memperkuat kesehatan keluarga Papua
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar p
