Dan dari hasil verifikasi, ternyata dari DCT ada empat nama anggota DPR Papua yang mengubah posisi. “Jadi setelah kami cek, ternyata ada empat anggota yang memilih pindah. Hanya empat nama ini semua dari kelompok khusus yang masuk ke partai,” kata Sekwan, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya belum lama ini.
Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengaku dirinya sebagai pimpinan Cabor Panahan merasa kecewa lantaran venue yang berada di belakang Stadion Lukas Enembe ini terancam rusak akibat mangkrak.
“Kami dari koalisi partai dan di DPR, saya berinisiatif membentuk relawan yang disebut ProGib atau Prabowo Gibran dan saat ini relawan ProGib ada di tingkat provinsi dan akan kembali dibentuk hingga kabupaten kota,” jelas Boy Dawir saat ditemui di Restoran Yougwa, Sentani, Selasa (7/11).
Lokasi pertama yang didatangi adalah Panti Asuhan Philadelfia di Dosay, Sentani Barat. Kemudian di Kompleks Kingmi Jemaat Yarusalem Kampung Harapan serta Panti Asuhan Sayap Kasih Kampung Harapan.
Pasalnya Yunus khawatir jika diserahkan pada Desember maka pembahasan akan terburu – buru dan diyakini tidak maksimal. “Kami masih menunggu RAPBD induk 2024 yang harus segera diajukan oleh eksekutif ke DPR. Kami minta diserahkan bulan ini sehingga tak terkesan buru – buru dan ada waktu dan ruang untuk anggota DPR melihat lebih jauh isi RAPBD induk,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Kejadian kebakaran sendiri terjadi pada Rabu (23/8) dini hari dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk mendatangkan tim Labfor dari Makassar. Meski demikian hingga kini pihak DPR Papua belum juga mendapat penjelasan terkait penyebabnya.
Dari sinilah baru akan disikapi dengan keputusan untuk menghentikan semua hak – hak yang melekat dari anggota DPR tersebut. Hanya, kata Juliana, hak – hak akan diberhentikan apabila anggota tersebut pindah partai maupun dari kelompok khusus masuk ke partai.
Aparat keamanan juga telah menyatakan untuk warga tidak melakukan aktifitas di lokasi yang tidak terjangkau oleh aparat. Namun terkait aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan 13 masyarakat sipil akhirnya ditanggapi oleh DPR Papua. DPR belakangan ini memang tak banyak berkomentar terkait kasus HAM.
IHRPD sendiri merupakan lembaga pemberi penghargaan, lembaga pemantau, peneliti dan pengembangan sumber daya manusia. Penghargaan yang diberikan oleh IHRDP berdasarkan kajian dan seleksi.
“Ya sampai sekarang kami juga tidak tahu apa yang menyebabkan kebakaran. Apakah ada kesengajaan atau seperti apa. Yang tahu adalah pihak kepolisian tapi sampai sekarang kami juga masih menunggu,” jelas Sekwan DPR Papua, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya, Senin (30/10/2023).
