Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Dalam sambutannya Abiasi Rollo mengatakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD kota Jayapura ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua, Nomor : 155.1/129/Tahun 2023. Tanggal 29 Maret 2023 lalu tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu, Anggota DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2022.
“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).
Pansus ini nantinya akan bekerja menginventarisir penggunaan anggaran yang disebut keluar jalur. Kata Jhony dari laporan BPK ada penggunaan anggaran Rp 1,75 triliun yang patut dipertanyakan.
Yunus meminta siapapun itu untuk bisa membedakan sebab tidak semua memahami situasi politik di Papua. Pilot Philips hanya bekerja melayani dan juga memiliki keluarga, istri dan anak. Pilot ini diyakini tidak paham dengan situasi terkini Papua karena tugasnya lebih banyak hanya untuk pelayanan.
Laode menyebut sebagai dasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi keuangan daerah dengan perincian, pertama realisasi pendapatan sebesar Rp11,03 triliun atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp10,76 triliun
“Teman – teman baru saja kembali menyelesaikan reses selama 14 hari ke daerah – daerah dan tentu ada banyak temuan atau catatan yang mereka dapat di lapangan. Ini akan dibahas untuk selanjutnya menjadi perhatian pemerintah provinsi,” kata Yulianus Rumboirussy di Jayapura belum lama ini.
“Kami bersyukur karena akhirnya perjalanan kami ke provinsi bisa ditemui oleh Plh Gubernur langsung. Beliau orangnya merespon sekali dan tidak neko – neko, langsung memberi jawaban,” kata Herol Mano, Kepala Kampung Imandoa mewakili tiga kepala kampung lainnya, Jumat (5/5).
Iapun menegaskan apabila ada pihak yang menggunakan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cinderamata, maka akan dikenakan hukuman pidana. Hal itu sudah sesuai dengan perda perda perlindungan Burung Cendrawasih.
