“Kita tidak mungkin mengabaikan mereka yang sudah berlatih keras selama ini dan kita juga baru menjadi tuan rumah sehingga selayaknya kembali menjadi tamu yang baik menghormati undangan tuan rumah,” bebernya.
Pemberhentian ini dilakukan setelah DPRP mengantongi surat dari Mendagri untuk selanjutnya dibacakan dalam ruang sidang. Lima anggota DPR tersebut adalah Frits Tabo Wakasu, Hendrikus Gebze, Yohanis Ronsumbre, Arnold Walilo dan Timotius Wakur.
Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.
Jangan pemerintah hanya mengadakan satu pekerjaan kemudian ditinggal begitu saja dan akhirnya bangunan atau sarana yang dibangun tidak maksimal akibat tidak bisa dimanfaatkan.
Hingga kini menurutnya jika menghitung waktu persiapan maka tersisa hanya kurang lebih 3 bulan. Dengan waktu yang kian sempit kontingen Papua masih meraba – raba berapa anggaran yang diberikan pemerintah.
Jika selama ini dilakukan pemilihan langsung, disini John melihat bahwa peluang untuk dilakukan secara tidak langsung juga ada. Prosesnya lewat sistem Pilkada Asimetris. Kata John, pemerintah juga pernah memikirkan untuk mengusulkan sistem pilkada asimetris.
Padahal KONI Papua sudah "berteriak" agar Pemprov Papua segera mencairkan dana untuk persiapan sejumlah cabor yang berlaga di PON XXI. Sementara Pemprov Papua pun belum menanggapi permintaan KONI Papua.
“Untuk tujuh daerah di Papua yang sudah penetapan anggota DPRD yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Biak Numfor, Keerom dan Kabupaten Supiori,” terangnya.
Satu yang perlu disiapkan adalah posisi jabatan sekda definitive. Salah satu anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir mengingatkan agar Pj Gubernur bisa segera melakukan seleksi untuk jabatan sekda definitive.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.