Kritikan tersebut datang dari berbagai pihak mulai dari calon anggota yang mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga akhir maupun yang terhenti di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Mereka mengeluhkan dan mengkritik kinerja panitia seleksi yang dinilai sarat kepentingan dan juga tidak objektif dan tidak profesional.
 Sekretaris Pansel Yohanes Ulukyanan ditemui media ini mengungkapkan, dari 58 orang yang telah mendaftarkan diri ke Pansel, setelah dilakukan penelitian administrasi, sebanyak 14 diantaranya dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat aministrasi. Sedangkan 44 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat.Â
Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib,SE.,MM mengungkapkan bahwa pendapatan asli pendapatan daerah sebesar Rp 1.690.679.829.587,00-, belanja daerah sebesar Rp. 1.689.679.829.587,00-, pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- pembiayaan daerah ini merupakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua.
 Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami sambut dengan baik, ini adalah langkah awal, kita berharap jadwal yang ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura, jauh lebih baik, Kata kuncinya, semua orang harus disiplin, harus komit dengan jadwal yang ada agar tidak terjadi pergeseran," katanya kepada Cenderawasih Pos
Dandim menjelaskan, 7 sekolah yang menjadi sasaran pemberian MBG tersebut adalah TK Kartika di Kodim 1707/Merauke sebanyak 131 siswa, SD YPPOK Budi Mulia 523 siswa, SD YPK Ermasu 266 siswa, SD Inpres Seringgu 432 siswa, SMPN Buti 284 siswa, SMKN I Merauke834 siswa dan Pondok Pesantren Al-Muinawaroh Merauke 668 siswa.
Plh Sekda Kota Jayapura yang juga Ketua Pansel DPRK, Evert N Merauje menjelaskan bahwa saat ini ada gugatan yang dilakukan oleh 4 orang di PTUN Jayapura. "Untuk tahapan selanjutnya kita masih menunggu apa hasil Putusan PTUN yang digugat oleh 4 orang ini," ujar Evert N Meraudje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai apel pagi di halaman kantor walikota
Bahkan paling banyak dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ada peserta yang gugur pada seleksi awal, namun tiba-tiba muncul pada hasil hasil seleksi adminitrasi. Atas temuan itu mereka mengajukan laporan di Polda Papua dan Ombudsman. Laporan tersebut terkait dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh Timsel DPRK Papua.
"Khusus di Dapil saya di Jayapura Selatan. Dari lima kelurahan besok saya rencana di tiga kelurahan yang sudah kita ditentukan," jelasnya. "Yang jelas di kelurahan Argapura, Hamadi dan Ardipura," tandasnya.
Ketua Pansel DPRK Jayawijaya dari Jalur pengangkatan Lekius Yikwa, S.Pd menyatakan pihaknya telah menerima 158 syarat dan dokumen dari para calon yang mendaftar tingkat kabupaten selanjutnya sesuai dengan juadwal kalender kerja pansel yang dimulai dari sosialisasi 16 Desember lalu, dan untuk penyerahan ini dilakukan 10 Januari kemarin.
