Dikatakan SK Gubernur menjadi penting, karena menyangkut hal teknis yang berkaitan dengan administrasi. Bahkan SK ini akan menjadi syarat mutlak sekretariat untuk menyusun rencana maupun jadwal pelantikan. "Nanti pelantikannya akan digelar di Gedung DPRD Kota Jayapura," ujarnya.
Sekretaris Komisi A, Yoan Alfredo Wanbitman mengatakan rakor tersebut untuk memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dikerjakan Pantarlih selama ini. Dari raker tersebut beberapa hal yang dipertegas Komisi A kepada Komisioner KPU salah satunya, terkait DPT pada pemilu 2024 yang telah meninggal dunia, namun sampai saat ini masih terdata sebagai DPS.
Sekretaris Bapemperda Kota Jayapura Fajar Wanggai menjelaskan rapat tersebut membahas, Perda Perda Kota Jayapura yang sampai saat ini masih aktif. Adapun itu diantaranya Perda No. 8 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda No.1 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dan Perda No. 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
Udin mengaku tidak sekali pun terbayang bakal menjadi wakil rakyat. Apalagi penghitungan suara sah yang didapatnya di dapil IV (Kecamatan Bungkal, Ngrayun, Sambit, dan Slahung) tercatat 78 suara. Perolehan tersebut murni berasal dari sanak keluarga dan tetangganya.
Dia mengungkapkan kerusakan lampu jalan yang terjadi di sepanjang jalan Holtekamp itu mendapat keluhan dari masyarakat, terutama yang seringkali menggunakan jalan tersebut. Bahkan, dia juga meminta kepada pihak terkait, supaya memberi respon dari apa yang sudah disampaikan atau diminta oleh Pemerintah Kota Jayapura soal rencana untuk memperbaiki lampu jalan di sepanjang jalan tersebut.
Petrus Yumte menyebutkan, dalam waktu dekat APBD-P akan segera diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. “APBD Perubahan secara normatif sudah selesai tinggal Pleno DPRD,” jawabnya singkat saat ditanya wartawan di Swiss-Bellin Hotel Timika
Perubahan APBD TA 2024 Pemkab Jayapura diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pada bulan November dilaksanakan Pilkada Kabupaten Jayapura dan dibutuhkan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura.
Untuk itu, karena pelantikan DPRD Kabupaten Jayapura pada bulan Oktober 2024, maka untuk gaji dewan dan lainnya tetap harus dianggarkan terlebih dahulu, karena dewan diangkat pada tahun 2024. Dan ini sudah dilaporkan ke Pemkab Jayapura untuk ditindaklanjuti.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk tahun ini pemerintah bekerja dengan keterbatasan, sebab APBD untuk tahun ini mengalami defisit yang besar, dan sampai dengan saat ini pihaknya belum mendorong APBD perubahan ke DPRD Jayawijaya.
