Ketua DPRD Merauke , Ir. Drs. Benjamin Latumahina mengungkapkan, komunikasi yang dibangun antara DPRD Merauke dan Asmat ini salah satunya adalah dalam rangka memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan dan hal itu sudah terwujud.
Meski demikian Tan Wie Long mengaku dari tiga DOB ini diyakini satu tujuannya adalah mendorong kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Karenanya ia meminta agar perspektif negative terkait pemekaran dikesampingkan lebih dulu.
DPRD Kota Jayayapura melalui komisi D yang membidangi masalah kesehatn ini, mendesak Dinas Kesehatan untuk segera memeriksa sampel dan mengungkap penyebab merebaknya kasus muntaber ini.
Jika satuan Damkar masih menempel dengan Satpol PP dikhawatirkan tugas yang dijalankan tidak akan maksimal. “Saya pikir, kami setuju agar pemadam kebakaran ini membentuk OPD sendiri, tidak lagi bergabung dengan Satpol PP,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Jhon Betaubun saat ditemui di lokasi Rusun Dok IX Jayapura Utara, Rabu (16/11).
"Jika memang ada oknum yang melakukan penimbunan BBM, maka kami (komisi C) akan turun tangan atasi persoalan ini, apalagi jika oknumnya itu dari pihak SPBU, ujar Sujana kepada Wartawan, Selasa (15/11).
Jika ada sanksi karena buang sampah tidak sesuai jadwal maka itu harus dijalankan. Begitu juga dengan RT/RW diminta untuk lebih aktif menginformasikan terkait adanya rumah sewa atau kos – kosan atau kontrakan di lingkungannya yang masuk dalam kategori wajib pajak. Ini dirasa penting sebab dari pajak inilah nantinya bisa digunakan untuk pembangunan jalan maupun lampu lingkungan.
Di mana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura itu akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2022 . Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (2/11).
‘’Kami dari DPRD sangat mendukung rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak pecandu lem aibon tersebut. Karena anak-anak peyandang sosial dan pecandu lem selama ini menjadi salah satu konsen kita,’’ kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Merauke, Laode Kana saat ditemui media ini di ruangannya, Selasa, (25/10).
Baik eksekutif maupun legislative nampaknya belum menemukan kata sepakat dari isi dokumen APBD perubahan itu sendiri. Dari situasi ini besar kemungkinan sidang APBD perubahan tidak akan dilakukan dan langsung diputuskan lewat Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.
‘’Ini juga harus kita titip ke Komisi V DPR RI. Ternyata lampu dari runway Bandara Mopah Merauke ini banyak yang mati. Sehingga membahayakan pendaratan malam atau cuaca buruk,’’ kata Lodewijk Frederich Paulus.
