DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.
Seperti yang disampaikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu bahwa, serapan anggaran yang lelet ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi.
Orentasi tersebut merupakan kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Puncak Jaya dengan Badan Pengembangan SDA Provinsi Papua. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Jimmy S. Wanimbo. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Puncak Jayapura, Elita Telenggen,S.Sos mengatakan, pelaksanaan Orentasi ini penting bagi anggota dewan.
Ketua DPRD sementara Piter Togodly mengatakan,setelah ini,mengaku bersyukur pada Tuhan karena Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Pegunungan yang pertama menggelar pelantikan anggota DPRD di Wamena,ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.Â
  Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
  Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang  partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.
Pares menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilakukan yakni setelah membentuk fraksi kemudian dilanjutkan dengan membahas tata tertib kemudian menetapkan pimpinan definitif. Setelah itu barulah pembentukan alat kelengkapan dewan dan komisi - komisi. "Kami menunggu sampai saat ini sudah 1 bulan 5 hari dan hanya Golkar yang belum mengirimkan nama," bebernya.
Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.