DPRD,kata Saling, sangat mendukung penuh program tersebut. Pasalnya intake atau sumber mata air di Kota dan Kabupaten Jayapura ini masih menggunakan sumber mata air yang dibangun sejak 20 tahun silam.
  Selain itu, Ketua DPRD Intan Jaya Panius Wonda, LO Binda Papua Tengah Kolonel Marinir Totok Nurcahyanto, Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau, Dandim 1705/Nabire, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, KPU Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah dan tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya, di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rabu (24/2/2024).
  Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demkokrat Kabupaten Jayawijaya dan juga mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan Proses PAW bagi Ketua dan lima anggota DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai.
  Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
 "Kita lihat persiapan KPU Kota Jayapura cukup maksimal, secara bertahap telah mereka kerjakan, sampai pada proses pemungutan suara nanti," kata Mukri selaku ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura.
 Merespon kejadian ini, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisasi Rollo menegaskan pihak PLN harus segera melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam menyikapi persoalan kebakaran yang terjadi akhir akhir ini di Kota Jayapura. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait instalasi listrik yang aman.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolikara Sekwan Amos Wandik,S.Sos dalam laporannya sesuai surat masuk Penjabat Bupati Tolikara Nomor 900/204.1/BUP/2023 tanggal 14 september 2023 perihal penyampaian materi KUA Tahun Anggaran 2024.
 Salah satu dari 13 potensi PAD tersebut adalah retribusi pajak minuman keras. Terkait hal itu Komisi C DPRD Kota Jayapura sementara sedang mencarikan alternatif lain untuk mengantikan sumber PAD tersebut.
Penyampaian kebaratan dan usulan itu disampaikan oleh LMA Kabupaten Biak Numfor melalui surat yang di buat dan di tandatangani lalu di kirim oleh Ketua LMA Biak Numfor, David Rumansara bersama Sekertaris Sepnath P. Koibur kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Muh Ridwan Rumasukun di Jayapura.
