Dia berharap dari kerukunan masyarakat Bone, bahkan seluruh warga Sulawesi Selatan di Kota Jayapura ini bersatu membangun Kota Jayapura untuk lebih baik lagi kedepannya.
Ketua DPRD Jayawijaya Dorlince Medlama menyatakan sesuai dengan fungsi dari DPRD melakukan pengawasan maka pihgaknya akan turun ke masyarakat, sebab kehadiran mereka di Lembaga legislative ini merupakan usulan dari setiap distrik sehingga sudah sepantasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Sesuai dengan Fungsi kita, tetap akan dilakukan fungsi control baik peada Pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kami berharap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti dan mengetahui mekanismenya agar bisa melakukan pencegahan korupsi,”bebernya
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini menjelaskan bahwa sejak periode pertama almarhum sebagai anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2014-2019, beliau adalah seorang yang humoris, santun dengan siapa saja.
“Kita harapkan memang kita harapkan bahwa sebagaimana undang-undang Minerba Pemkab Mimika untuk kepentingan masyarakat mendapatkan apa yang diamanatkan undang-undang, terkait dengan kewajiban-kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT Freeport kepada pemerintah,” kata Ida saat ditemui usai rapat.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw telah menyurat kepada Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo agar pembangunan gedung DPRD Kabupaten Jayapura bisa diselesaikan, karena jika tidak maka jika ada rapat atau sidang yang harus dilakukan dewan, maka harus sewa hotel dan tentu ini membuang anggaran. Namun jika sudah ada gedung sendiri, maka tidak ada pengeluaran sewa tempat di luar.
Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum, karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.
‘’Cukup luar biasa. Kalau kami di Padang dimana Papua ini diisukan cukup ekstrim, malahan kalau ada saudara kita mau tugas di Papua ini ada rasa cemas. Nyatanya disini di Papua Selatan kita tidak ketemu suasana yang mencekam itu. Masyarakatnya ramah-ramah dan baik. Bahkan kamipun putar-putar dan tidak ada persoalan. Semuanya indah dan nyaman, sejuk malahan,’’ kata Suhardi.
Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
