Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Provinsi Papua Pegunungan Pegunungan Noak Tabo secara tegas meminta Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) segera melakukan klarifikasi dan menyampaikan p
APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
“DPA sebenarnya sudah siap diserahkan, tetapi kami masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat sejak lama,” ujar Johannes saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor PCNU M
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
Abraham pun memberikan penjelasan mengenai alasan pembagian DPA dirangkaikan bersamaan dengan pelantikan pejabat baru di lingkup Pemkab Mimika. “(Tujuannya agar) nantinya pelaksanaan DPA dilakukan oleh pejabat baru dilan
Bupati Sarmi Dominggus Catue dalam penyerahan DPA SKPD terebut mengatakan penyerahan ini merupakan momentum atau titik awal pembangunan daerah secara nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Nilai proyek pembangunan dermaga apung Marampa tahap IV yang tercantum dalam daftar pelaksana anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Papua Barat tahun 2016 sebesar Rp20 miliar dan pembangunan lanjutan tahap V tahun 2017 s
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan, pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan agar setiap OPD dapat segera memetakan anggaran serta menyusun rencana kerja secara matang dan terukur.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura menga
Total dana yang digelontorkan untuk penyelesaian empat areal lahan ini mencapai lebih dari Rp 900 juta, yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keer
PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan jika pengendalian Intern ini perlu dilakukan karena Pemprov Papua Pegunungan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dimana kelemahan dar
"Hal ini perlu diklarifikasi karena di sekolah tidak ada istilah Pungutan Liar, tetapi selama ini yang dilaksanakan adalah sumbangan dan partispasi yang disepakati bersama oleh Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan p
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas kerja sama yang baik serta menegaskan bahwa penyerahan DPA menandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan di tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai berbagai rencana strategis daerah.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
"Untuk total APBD kita yang direncanakan dan telah ditetapkan tahun ini mencapai Rp 1,4 Triliun lebih, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 1,7 Triliun lebih, oleh karena itu kami minta OPD bekerja sesuai dengan apa yang telah di programkan,"katanya
Dia menjelaskan terkait dengan workshop keluar daerah itu sebenarnya agenda rutin yang selalu dilakukan terutama untuk anggota DPR yang baru dilantik. Di mana kegiatan workshop itu akan dilangsungkan di Jakarta dengan pematerinya dari Kementerian Dalam Negeri.
Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di mana telah menggunakan DPA secara digital. Dirinya berharap, para pimpinan OPD dapat menyesuaikan dengan regulasi yang telah jalankan, sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, pasca sidang APBD Perubahan itu, pihaknya sudah mengirim buku rancangan APBD Perubahan itu ke Pemprov Papua. Karena itu, selanjutnya, pihaknya masih menunggu evaluasi dari Pemprov Papua. Setelah nanti dilakukan evaluasi itu, kemudian penyusunan rencana kas (Renkas), barulah DPA akan diserahkan ke masing-masing OPD.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sebenarnya Dokumen Pengguna Anggaran sudah diserahkan pada April lalu sehingga saat ini hanya organisasi perangkat daerah tinggal menyusun time Skedull untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dibentuk tim dan tidak sendiri -sendiri dalam menjalankan program tersebut.
Diingaktkan bagi kepala OPD, bahwa hal –hal yang belum dimasukan dalam pelayanan dasar masyarakat untuk bisa disesuaikan, amksudnya sehingga pelayanan dasar yang belum terakomodir ini akan disesuaikan nanti akan dilihat secara prioritas contoh masalah drainase yang tersumbat dalam kota sebab daru hujan sedikit jalan sudah tergenang, ini yang diharapkan ada keberpihakan DPA ini kepada layanan dasar.
Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kuasa dan kasih-Nya sehingga Pemkab Tolikara bisa melaksanakan penyerahan DPA yang merupakan akhir dari seluruh proses perencanaan APBD TA 2024. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan DPA.
DPA diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait kepada Sekretaris Daerah Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa, S.AP., Kepala Dinas Dukcapil, Fedi Djitmau dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Markus Kenelak.
Aacara penyerahan DPA dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, Kapolres Kabupaten Yalimo, perwira penghubung Kodim 1702 Jayawijaya , Sekda Yalimo Dr. Isak Yando, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya .
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku, seharusnya DPA 2024 sudah diserahkan pada bulan Januari 2024, namun sampai sekarang belum juga diserahkan karena masih ada proses yang harus diselesaikan dengan baik dan nanti pasti akan diserahkan langsung oleh Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
Karena sesungguhnya yang menjadi poin penting dari sistem DPA digital itu, Pemkot Jayapura kini menerapkan sistem belanja menggunakan dua pendekatan, yaitu tunai dan tunai non tunai.
