APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
“DPA sebenarnya sudah siap diserahkan, tetapi kami masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat sejak lama,” ujar Johannes saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor PCNU M
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
Abraham pun memberikan penjelasan mengenai alasan pembagian DPA dirangkaikan bersamaan dengan pelantikan pejabat baru di lingkup Pemkab Mimika. “(Tujuannya agar) nantinya pelaksanaan DPA dilakukan oleh pejabat baru dilan
Bupati Sarmi Dominggus Catue dalam penyerahan DPA SKPD terebut mengatakan penyerahan ini merupakan momentum atau titik awal pembangunan daerah secara nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Nilai proyek pembangunan dermaga apung Marampa tahap IV yang tercantum dalam daftar pelaksana anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Papua Barat tahun 2016 sebesar Rp20 miliar dan pembangunan lanjutan tahap V tahun 2017 s
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan, pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan agar setiap OPD dapat segera memetakan anggaran serta menyusun rencana kerja secara matang dan terukur.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura menga
Total dana yang digelontorkan untuk penyelesaian empat areal lahan ini mencapai lebih dari Rp 900 juta, yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keer
PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan jika pengendalian Intern ini perlu dilakukan karena Pemprov Papua Pegunungan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dimana kelemahan dar
