“Ketiga UU DOB itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Tadi saya sudah tunjukan buktinya, kalau sudah ditandatangani oleh Presiden. Berarti kita akan segera eksekusi,” kata Wamendagri Jhon Wempi Watipo menjawab pertanyaan media ini usai melakukan pertemuan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (29/7).
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, kunjungan Wamendagri sebenarnya untuk melihat kesiapan dari 8 kabupaten di Wilayah Lapago dalam menyambut Provinsi Papua Pegunungan, di mana Jayawijaya sebagai ibukota provinsi, diberikan tugas menyediakan kantor sementara untuk penjabat gubernur.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jhon Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan, pda pemekaran Papua ini banyak kekhususan yang diberikan, salah satunya adalah penerimaan ASN, di mana kalau normalnya untuk pendidikan SI itu sampai 35 tahun, tapi ini bisa di usia 48 tahun, ini keistimewaan yang luar biasa.
Ketua Tim Sekretariat DOB Provinsi Papua Pegunungan, Briyur Wenda, SPd., MPd., menyebutkan rencana kantor sementara Penjabat Gubernur Papua Pegunungan akan menggunakan Mall Wamena atau nanti di gedung Aithosa milik GKI Betlehem Wamena.
Doren mengaku, setelah melihat langsung ternyata kemauan masyarakat sangat besar untuk menerima Provinsi Papua Tengah. Karena itu, ia mengharapkan kedepan semua masyarakat di Papua Tengah bersatu untuk memajukannya.
Tim DOB Provinsi Papua Pegunungan, Briyur Wenda, SPd, MPd menyatakan, pendirian sekretariat ini untuk menjadi pusat informasi pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
"Tidak benar apa yang Bupati Merauke, Romanus Mbaraka sampaikan. Semua bohong. Dia tidak pernah bertemu dengan saya dan Yan Mandenas seperti yang dia sampaikan melalui video yang beredar," ujar Watubun dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (19/7).
Meski Romanus sendiri telah memberikan klarifikasinya namun pernyataan tersebut masih memantik sejumlah persoalan. Terkait ini kembali anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, Yan Mandenas meminta Romanus untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Saya minta maaf tidak bisa langsung menerima karena saya sudah dijadwalkan harus menemani kunjungan DPR RI,” kata Johny Banua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Jumat (15/7).
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/7) Bupati Romanus atas nama pribadi dan Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI, Komaruddin Watubun dan Yan P. Mandenas lantaran dirinya menyebutkan nama kedua anggota DPR RI tersebut saat memberikan sambutan.