Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw optimis konektivitas darat di Papua Selatan akan terhubung setelah jembatan Kali Bian terbangun. ‘’Saya sangat optimis, ke depan konektivitas darat di Papua Selatan akan terbangun setelah jembatan Kali Bian selesai,’’ kata Roberth Rouw, menjawab pertanyaan media ini saat kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan, Minggu lalu.
Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam nNegeri (Kemendagri) akan segera pindahkan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua mendapat penolakan dari masyarakat Papua dan penolakan juga datang dari Aktifis Kemanusiaan Indonesia Natalius Pigai.
Dalam rangka memberikan dukungan politik penganggaran kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 provinsi yang terbentuk di Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan membuat Komisi V dan IX DPR Republik Indonesia turun ke Provinsi Papua Selatan khususnya Merauke, Jumat (17/2).
Komisi V dan IX DPR RI akan mendorong pembangunan rumah sakit utama seperti rumah sakit DOK II Jayapura di Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 Provinsi di Papua dan Papua Barat.
Belum jelasnya aturan main terkait kerja kerja kedewanan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan berakhir pada tahun 2024 sementara anggota DPR Papua juga terdiri dari anggota yang berasal dari daerah-daerah otonom baru.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.
‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).Â
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Pasca lahirnya Daerah Otonomi Baru maka secara otomatis banyak penganggaran yang mulai digeser – geser. Jika sebelumnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua bisa mengatur 28 kabupaten dengan 1 kota, namun dengan lahirnya tiga DOB ini, provinsi induk Papua hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota. Sisanya semua dimasukkan ke daerah otonomi baru.
