BUPATI

Terkait informasi yang beredar dari radiogram tersebut, hal ini dibenarkan Asisten I Setda Kabupaten Jayapura Elphyna Situmorang, bahwa radiogram pelantikan Pj Bupati Jayapura pengganti Triwarno Purnomo sudah ada dan ditanya alasan pergantian pihaknya tidak tahu karena ini langsung dari pemerintah pusat.

  Dalam Pilkada Kabupaten Jayapura pilihan orang pasti berbeda-beda, tapi hal ini adalah suatu kewajaran,  yang penting dalam berpolitik harus dewasa tidak melakukan provokasi hingga menimbulkan perpecahan atau merugikan masyarakat.

Menurutnya, para penjabat yang rela turun tahta dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Daeah cenderung berpikir  kepentingan politik mereka dibandingkan  kepentingan pembangunan wilayahnya.

Meski demikian ia menikmati semua mengingat dirinya pernah bertugas sebagai guru di wilayah terpencil  sehingga tahu situasi yang dirasakan masyarakat. Dan saat menjabat bupati, dirinya ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di kampung.

Bupati Puncak dua periode ini menyampaikan terima kasihnya kepada mantan Penjabat Bupati Puncak, Darwin Tobing yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah, dalam rangka mengisi masa transisi kepala daerah di kabupaten tertinggi di Indonesia tersebut.

  Adapun pelantikan Suzana berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-4137. Ia menggantikan Welliam Robert Manderi setelah sembilan bulan menjabat sebagai Pj Bupati Kepulauan Yapen. 

Johanes menyebutkan dalam Riset Kesehatan Dasar 2022 yang dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia ditemukan angka insiden malaria dan kondisi stunting pada bayi dan balita yang tinggi di Kabupaten Mimika. 

  Pembukaan sidang DPRD ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom SH.MSi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lanny Jaya,  Kapolres Lanny Jaya AKBP Nursalam Saka,  Dandim Letkol Inf. Trioyo Hardianto, SE dan disaksikan lewat zoom meeting dari jakarta oleh Wakil Ketua 1 Wundien Yikwa, SH, Wakil Ketua 2 Dani Yoman.S.Ip

Tuntutan para kepala kampung ini adalah, agar pemerintah daerah menepati janjinya yang sebelumnya dikatakan akan dibayarkan hak-hak mereka yang masih tertunggak. Aspirasi mereka ini dibawa langsung oleh masing-masing mantan kepala kampung, dan menyampaikannnya kepada pemerintah daerah. 

Bupati menjelaskan bahwa dalam satu dua kari kedepan, masalah tersebut akan dibicarakan dengan masyarakat. Dimana  masyarakat yang melakukan pemalangan itu  minta ganti rugi. Namun jelas dia ada prosedur yang harus dilakukan.