Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat," ungkapnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
  Jika dilihat di Papua terutama di kota Jayapura, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan orang-orang miskin. Lalu pertanyaannya mengapa data-data orang miskin di Kota Jayapura levelnya sedikit berbeda.
 Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam rangka bagaimana Pemkab Jayapura meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara individu maupun keluarga di masyarakat Kabupaten Jayapura.
  Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Felson Mambrasar mengatakan, sehubungan dengan pemanfaatan aplikasi tersebut, pihaknya kemudian menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengisi data tingkat Kelurahan dan kampung dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota untuk tahun 2024.
Dalam kunjugan kerja tersebut NY Julianti Sigit Prabowo yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Ny Herwin Wanggai dan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya Ny Meity Mayor melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi wanita dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial serta pengobatan grasis kepada sejumlah masyarakat.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK menyatakan untuk bakti Sosial tersebut menyasar terhadap tempat ibadah, panti asuhan serta pondok pesantren sebagai wujud kedekatan Polri terhadap masyarakat yang diharapkan bisa terus mendulung polri dalam pelaksanaan tugas menjaga kamtibmas di wilayah ini.
Bantuan disalurkan langsung oleh Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, didampingi Kabag SDM Polres Keerom AKP I Ketut Aryana, Kasi Humas Polres Keerom AKP Katman, Kapolsek Arso AKP Sunardi dan Kasat Lantas Polres Keerom Iptu Zeth Paondanan S.H, serta dihadiri Kepala Kampung Sawiyatami, Manfret Bagiasi dan seluruh Warga, tokoh masyarakat dan Adat Sawiyatami.
Dengan landasan putusan pengadilan, Hadi menyatakan, negara bisa menyita uang dalam ribuan rekening itu. Tidak berhenti sampai di situ, Satgas Pemberantasan Judi Online akan melakukan pendalaman dengan memanggil para pemilik rekening tersebut. Proses hukum akan berlanjut jika hasil pendalaman menunjukkan para pemilik rekening adalah bandar judi online. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, judi online harus ditumpas.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
