Penyerahan bantuan dana Bansoss dan PKH ini secara simbolis diserahkan Bupati  Nahor Nekwek kepada LMA dan selanjutnya LMA menyerahkan kepada 5 Kepala Distrik se-kabupaten Yalimo. Selanjutnya dari para kepala distrik menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Lindra mengatakan, akibat banyaknya data yang menjadi temuan tersebut, proses penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat pun harus dilakukan satu hari satu distrik untuk mengantisipasi resiko yang kemungkinan terjadi.
 Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Di Kota Jayapura, contohnya beberapa distrik dan kelurahan telah menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yakni Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura.
 Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat," ungkapnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
  Jika dilihat di Papua terutama di kota Jayapura, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan orang-orang miskin. Lalu pertanyaannya mengapa data-data orang miskin di Kota Jayapura levelnya sedikit berbeda.
 Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam rangka bagaimana Pemkab Jayapura meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara individu maupun keluarga di masyarakat Kabupaten Jayapura.
  Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Felson Mambrasar mengatakan, sehubungan dengan pemanfaatan aplikasi tersebut, pihaknya kemudian menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengisi data tingkat Kelurahan dan kampung dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota untuk tahun 2024.
Dalam kunjugan kerja tersebut NY Julianti Sigit Prabowo yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Ny Herwin Wanggai dan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya Ny Meity Mayor melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi wanita dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial serta pengobatan grasis kepada sejumlah masyarakat.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK menyatakan untuk bakti Sosial tersebut menyasar terhadap tempat ibadah, panti asuhan serta pondok pesantren sebagai wujud kedekatan Polri terhadap masyarakat yang diharapkan bisa terus mendulung polri dalam pelaksanaan tugas menjaga kamtibmas di wilayah ini.
