‘’Untuk pengelolaan APBD Provinsi Papua Selatan 2024 memperoleh predikat WDP,’’ kata Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi saat menyerahkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan APBD 2024 kepada Gubernur Papua
Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP.M.Si menyatakan terkait dengan LHP yang telah diterima pemerintah daerah sudah menyampaikan hal ini kepada DPRK Jayawijaya agar mereka bisa melakukan sidang paripurna guna memberika
Direktur Jendral Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI. Dr. Laode Nusriadi, S.E, M.Si, Ak, menyatakan pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebab Badan Pemeri
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
BPK menyebut, pemeriksaan atas LKPD sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dengan memperhatikan beberapa kriteria.
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP yang didapatkan kali ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keua
 Penghargaan WTP diterima oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Wakil Bupati, Daud yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Papua, Kamis (5/6). Ketua DPRK Keerom, Kanesius Kango juga ikut dalam kegiatan i
"Besar harapan kami kali ini Kabupaten Memberamo Tengah mendapatkan penghargaan WTP seperti kabupaten-kabupaten lainnya dari BPK. Karena pengelolaan keuangan di kabupaten kita ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan,"
"Ya, hari ini tadi BPK RI telah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas LKPD tahun 2024 dengan opini WTP,"ungkap Abisai Rollo ketika ditemui usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkot Jayapura tahun 2024 di
