Tuesday, January 27, 2026
24.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

BPK

Pemprov Papua Mulai Diaudit BPK

Gubernur Mathius D Fakhiri menyampaikan, pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang

Inspektorat Kab. Merauke Terus Monitoring Rekomendasi BPK

Diketahui, dalam rekomendasi tersebut, BPK telah memberikan sejumlah catatan diantaranya adanya pengembalian sejumlah uang ke kas daerah karena kelebihan bayar atas volume pekerjaan atau karena belanja tersebut tidak did

Inspektorat Temukan Penyalagunaan Dana Paskibra di Kesbangpol

Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, B.R. Wafumilena, menyebut pihaknya telah melakukan audit internal dan menemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BPK RI Periksa Pengelolaan Anggaran di Polda Papua

Dirreskrimum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi, mengatakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri.

Bupati Yalimo Buka Kegiatan Perencanaan Dapodik

Sehingga BPK mempunyai penilaian tersendiri terkait dengan perencanaan tersebut, dimana ada 6 poin tersebut diantaranya perencanaan data yang mana berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada kepala dinas pendidikan, o

Ada 9 Peninggalan Sejarah PD II, Banyak yang Rusak Akibat Sampah dan Bom Ikan

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXII Papua melakukan survei penyelamatan dan pendokumentasian tinggalan arkeologi bawah air. Survei yang digelar pada 3–8 September 2025 itu menemukan berbagai peninggalan sejar

Inspektorat Papua Selatan Selesaikan 96 Persen Rekomendasi BPK

‘’Untuk rekomendasi BPK, kami sudah menyelesaikan sekitar 96 persen. Tapi, kita masih menunggu kembali konfirmasi dari BPK, apakah yang kita rujuk tadi sudah sesuai atau belum. Tapi kita terus kejar sampai 100 persen,’’

Pansus LHP Kesal Masih Ditemukan Temuan Berulang

"Apa yang menjadi temuan BPK RI sudah banyak yang dikembalikan oleh OPD terkait. Sebagian besar masalah yang ditemukan sebelumnya sudah diselesaikan," ujarnya, usai rapat pleno Pansus TLHP bersama anggota yang digelar di

Pansus TLHP DPRP Minta Sembilan OPD Beri Klarifikasi

Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BP

Bupati Bantah Ada Perjalanan Dinas Fiktif

“Ada temuan memang BPK yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari. Pengembalian uang, misalnya nih saya punya perjalanan 7 hari tapi karena saya sakit, atau ada keluarga yang sakit dia pulang lebih awal dari 7 hari, 4 har

Latest news

- Advertisement -spot_img