Menurutnya, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum, tidak dapat serta-merta dianggap bersalah sebelum adanya putusan inkrah dari pihak berwenang. “Kita tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan pada saat yang sama, kami tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM yang terjamin kualitas dan kuantitasnya untuk masyarakat,” tambahnya.
Ramses menyebut BBM adalah salah satu komoditas yang harus disiapkan, sebab jika BBM tidak ada, bisa mempengaruhi distribusi logistik ke daerah. Terkhusus saat Ramadan dan jelang Idulfitri.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari
Sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi ojek mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat waktu kerja yang terbuang saat mengantre BBM. Salah seorang tukang ojek yang cukup paruh baya Sarno, mengatakan bahwa antrean panjang membuatnya kehilangan banyak pelanggan di pagi hari, yang merupakan waktu tersibuk bagi para pencari nafkah di jalanan.
Lewat penjelasannya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa tindak curang itu dilakukan oleh Riva melalui pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Harli menyebut, Riva membeli pertalite atau bahan bakar minyak (BBM) Ron 90 dengan harga BBM Ron 92 atau pertamax. Kemudian dia melakukan blending atau mencampur atau melakukan oplos.
Charlie Salindeho menjelaskan, kedua kapal pengangkut BBM ini diamankan oleh pihak Lantamal XI Merauke, kemudian diserahkan ke pihaknya untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KSOP. Dimana, satu kapal besi pengangkut BBM diamankan pihak Lantamal XI saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang sedang dalam perjalanan pulang dari Bade, Kabupaten Mappi ke Merauke. Kapal sudah dalam keadaan kosong setelah BBM yang diangkut sudah sampai di tujuan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwan Ismulyanto, ditemui Senin (10/2), menjelaskan bahwa penutupan sementara SPBU tersebut karena harus memperbaiki tangkinya, memaksa pihaknya beralih menggunakan BBM jenis Dexlite. Namun, peralihan ini menimbulkan tantangan tersendiri karena harga Dexlite hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan solar.
Menurut Iwan Ismulyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Biak, masalah utama yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan sumber dana.
Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
Untuk mengurai kemacetan di sejumlah SPBU akibat antrean kendaraan bermotor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat edaran atau regulasi khususnya kepada mobil truk agar mematuhi waktu pengisian yang sudah ditetapkan.
