Dikatakan pelaksanaan upacara 17 Agustus ini memang sudah menjadi tanggunggjawab pemerintah Kota Jayapura, akan tetapi di dalam pelaksanaanya ada bagian yang memandang perlu adanya keterlibatan aparat kepolisian.
Untuk curanmor, kendaraan yang ditemukan tidak hanya berdasarkan laporan polisi, tapi hasil patroli rutin Tim Opsnal Polsek Abepura. "Kadang saat kita patroli, kita temukan motor yang tanpa pemilik, setelah dicek ternyata laporan polisinya ada," bebernya.
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
Ia mengatakan ingin kondisi Kali Acay bisa kembali seperti sedia kala namun diakui ini sangat sulit mengingat kini lokasi pinggiran kali telah menjadi kawasan pemukiman. “Itu (pemukiman) tak lepas sebagai penyuplai sampah. Mungkin sekalipun tidak seperti dulu paling tidak bisa dirawatlah,” harapnya.
Satu yang mulai terdampak adalah operasional RSU Abepura. Rumah Sakit tipe B ini nyaris kolaps karena minimnya anggaran sementara jumlah pasien terus bertambah. Terkait ini Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kompol Clief Gerald P. Duwith menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar institusi, khususnya diantara Aparat Penegak Hukum (APH).
Sehingga berpengaruh pada penyediaan obat maupun sarana prasarana yang lain. Bahkan menurut dia jika dalam waktu beberapa bulan ke depan ini pemerintah tidak mensupport dana, maka rumah sakit Abepura akan kolaps.
Dengan kondisi itu, terpaksa setiap hunian harus diisi secara desak-desakan. Hal lain yang menjadi kendala, pengamanan yang harus ekstra. Hal ini terjadi karena jumlah tahanan dan napi tidak seimbang dengan SDM yang dimiliki Lapas Abepura.
Kepala Lapas Abepura, Sulityo Wibowo menjelaskan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WB) Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu, bebas murni. Sementara WBP Pelindungan Anak Pembebasan Bersayarat (PB).
