Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, mengingatkan para guru P3K tersebut, untuk tidak mengajukan pindah tempat tugas seperti Pegawai Negeri Sipil.
"Itu belum, kemarin waktu rakor itu belum disampaikan batas akhirnya bulan November, karena persoalannya merupakan persoalan nasional. Sehingga ada kemungkinan kebijakan-kebijakan lain yang akan dibuat untuk menyelesaikan karena dampaknya luas," kata Frans Pekey, Kamis (10/8).
Pj Bupati Sarmi dalam arahannya pelantikan pejabat daerah mengatakan pelantikan ini merupakan rangkaian dalam upaya mendorong jalannya roda pemerintahan kabupaten Sarmi.
Ribka menyampaikan bahwa aktivitas perekonomian dan pendidikan belum berjalan normal. Sehingga itu, butuh dukungan semua pihak untuk sama sama menjaga kondusifitas keamanan di Dogiyai.
"Saya lihat ada yang belum punya papan nama, belum punya logo Korpri," kata Frans Pekey saat apel pagi gabungan seluruh pegawai di pemerintahan Kota Jayapura, bertempat di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (7/8).
"Sampai hari ini masih di Kemenpan dan BKN sedang divalidasi dan verifikasi data tenaga kontrak K2 dan itu melibatkan BPKP," kata penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, Senin (7/8).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, menjelaskan, hasil seleksi yang telah dilakukan untuk beberapa jabatan tinggi pratama lainnya tersebut beberapa waktu lalu masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi sudah mendapat laporan langsung terkait adanya sekitar 60 calon ASN, formasi honorer yang bermasalah dalam proses penetapan SK.
Moudy Hermawan memiliki alasan tersendiri agar para pejabat dan ASN untuk belanja di UMKM. Menurutnya, belanja terbesar di Indonesia adalah pemerintah. Termasuk di Papua Selatan yang setiap tahunnya masih didominasi oleh belanja pemerintah.
Dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang pindah ke Provinsi Papua Selatan dengan membawa mobil dinas, ternyata sampai sekarang ini baru 1 orang yang mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke Pemerintah Kabupaten Merauke.
