Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
‘’Dari rapat yang kita gelarKamis kemarin, pimpinan OPD sepakat untuk upacara peringatan HUT I Provinsi Papua Selatan dilaksanakan di KTM Salor, yang menjadi lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Selatan.
Adapun besaran kenaikan TPP bagi pejabat eselon II baik itu Sekda, Asisten, Staf Ahli dan para kepala dinas dan kepala badan sebesar 100 persen. Pejabat eselon III dan IV sebesar 70 persen serta staf sebesar 50 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.
“Pembentukan ASN melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi yang hakiki dalam mewujdukan cita cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara dengan sebaik baiknya,” beber Suzana saat membacakan sambutan Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam arahannya menyampaikan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kerja sama selama satu tahun masa kepemimpinannya, sehingga ia kembali dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Tolikara masa jabatan tahun 2023-2024.
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua, Anni Johana Rumbiak menyampaikan, dalam sistem informasi kepegawaian tahun 2023. Menitikberatkan pada implementasi pengaturan BKN Nomor 3 tahun 2023.
“Kita (ASN) harus menjaga netralitas kita sebagai aparatur negara. Kita tidak boleh berpihak mendukung si A atau si B. Kita dilarang untuk bermain politik. Mari kita jaga netralitas kita,” pesan Pj Bupati Marthen Kogoya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merah Putih Karubaga, Rabu (25/10).
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
