"Saya mengajak semua elemen di Kabupaten Jayapura untuk bersinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sama-sama kita bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik tanpa ada korupsi,"ungkap Triwarno saat menghadiri Road to Hakordia di Istora Papua Bangkit, Sentani, Selasa (14/11) kemarin.
  Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota Jayapura akan mengumumkan data nama-nama tenaga kontrak kategori 2 (K2) yang sebelumnya diverifikasi dan divalidasi di tingkat pusat untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS melalui formasi khusus Papua.
Dalam laporannya Plt Kepala Dinas BKPSDM Keerom, Angelo Frank membeberkan bahwa dari 1000 peserta, yang gugur pada tahap seleksi administrasi berjumlah 24 orang. Sehingga yang lanjut pada seleksi CAT tinggal menyisakan 976 orang.
  Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting, karena berkaitan dengan kesejahteraan para guru di kota Jayapura.
Komisioner KASN Agustinus Fatem mengakui jika dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu cara mengukur dan menilai kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan mereka layak atau tidak menduduki jabatan yang dilamar untuk mengisi 16 jabatan di Provinsi Papua pegunugan
  Asisten II Setda Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si yang menjadi Ketua Panitia HUT Korpri ke-52 tersebut, mengungkapkan bahwa tali asih yang diberikan dengan mendatangi 22 titik panti asuhan dan dan asrama pelajar yang ada di kota Merauke dan sekitarnya tersebut dengan memberikan bantuan sembako dan pakaian layak pakai.
 "Kalau bisa bupati dan seluruh ASN di Keerom menjadi bapak asuh untuk anak yang kena stunting. Jika sekitar 400 anak mengalami stunting, mungkin 1 orang dibiayai selama 6 bulan dengan dua rak telur setiap bulannya. Kenapa kita harus lakukan ini, karena anak-anak ini yang diharapkan jadi generasi penerus pembangunan di tahun 2045 mendatang," tegasnya.
 "Jika masyarakat tahu apabila ada prilaku menyimpang anggota Polri dan ASN Polri langsung bisa sampaikan lewat nomor pengaduan propam maupun Polres Kepulauan Yapen".ungkap Ipda Romy M. behuku.
  Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
