Hal ini disampaikan Bupati Omaleng mengingat APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 mencapai Rp7,5 triliun bukanlah anggaran yang sedikit sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD Tahun 2024 agar segera dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Willy Mambieuw, SpB menyatakan sesuai dengan arahan dari PJ Bupati Jayawijaya terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar sehingga penyesuaian diarahkan untuk mengaktifkan rumah sakit Pratama di Kimbim karena sudah selesai di bangun dan juga telah diresmikan di tahun lalu.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolikara Sekwan Amos Wandik,S.Sos dalam laporannya sesuai surat masuk Penjabat Bupati Tolikara Nomor 900/204.1/BUP/2023 tanggal 14 september 2023 perihal penyampaian materi KUA Tahun Anggaran 2024.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam pasal 110 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala Daerah mengeluarkan pengeluaran tiap bulan paling tinggi 1/12 dari APBD tahun sebelumnya.
Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Ellay Giban, mengakui jika pihaknya baru selesai melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD TA 2024 untuk Kabupaten Jayawijaya, dimana ada beberapa catatan yang diberikan terkait mandatoris Spending dan beberapa catatan dari kemendagri dalam jangka waktu 7 hari untuk dapat mengeluarkan SK Gubernur APBD TA 2024
Kata Sekda, pembayaran gaji ASN lebih awal ini merupakan kebijakan Bupati Keerom untuk melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 dimana menuliskan jika sebelum penetapan APBD dan telah dievaluasi oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi diperbolehkan.
“Oleh karena itu, para SKPD kami imbau untuk merencanakan kegiatan tahun 2024. Harus sesuai dengan kebutuhan ril, kebutuhan yang benar benar mendukung SKPD itu dengan tupoksinya. Mendukung program pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/12).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, kepada Cenderawasih Pos, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD tahun 2023.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
