JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mendorong target buku elektronik (E-Katalog) lokal akan segera tayang pada Agustus 2022 mendatang.
Kepala Biro PBJ Setda Papua Debora D Salosa menyampaikan, buku E-Katalog kini sedang dalam tahap seleksi pengumpulan data-data.
“Untuk E-Katalog lokal harus memiliki kriteria tingkatan, mulai dari pendaftaran produk, penggunaan komponen dan terakhir sertifikasi,”Kata Debora usai acara pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (23/5).
Menurut Debora, setelah kriteria tersebut sudah memenuhi syarat. Proses selanjutnya dilakukan proses pemilihan untuk masuk ke E-Katalog lokal. Bahkan sampai dengan saat ini pihaknya baru mau kumpulkan yakni makan, minum, pekerjaan pakaian seragam, ATK dan beberapa peralatan konstruksi dan setelah itu nanti diputusankan pada level pimpinan.
“Dalam pengambilan keputusan harus bijaksana, agar semua bisa merasakan manfaat dari E-katalog lokal. Sesuai dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, begitu kami akan bijaksana tetap memasukan perwakilan dari Orang Asli Papua (OAP),”Ucapnya.
Lanjutnya, untuk Papua harus 40 persen APBD Pemrov Papua harus belanja produk dalam negeri yang kemudian dijabarkan dalam belanja E-Katalog lokal, atau proyek skala besar dengan menghitung tingkat komponen dalam negerinya. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mendorong target buku elektronik (E-Katalog) lokal akan segera tayang pada Agustus 2022 mendatang.
Kepala Biro PBJ Setda Papua Debora D Salosa menyampaikan, buku E-Katalog kini sedang dalam tahap seleksi pengumpulan data-data.
“Untuk E-Katalog lokal harus memiliki kriteria tingkatan, mulai dari pendaftaran produk, penggunaan komponen dan terakhir sertifikasi,”Kata Debora usai acara pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (23/5).
Menurut Debora, setelah kriteria tersebut sudah memenuhi syarat. Proses selanjutnya dilakukan proses pemilihan untuk masuk ke E-Katalog lokal. Bahkan sampai dengan saat ini pihaknya baru mau kumpulkan yakni makan, minum, pekerjaan pakaian seragam, ATK dan beberapa peralatan konstruksi dan setelah itu nanti diputusankan pada level pimpinan.
“Dalam pengambilan keputusan harus bijaksana, agar semua bisa merasakan manfaat dari E-katalog lokal. Sesuai dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, begitu kami akan bijaksana tetap memasukan perwakilan dari Orang Asli Papua (OAP),”Ucapnya.
Lanjutnya, untuk Papua harus 40 persen APBD Pemrov Papua harus belanja produk dalam negeri yang kemudian dijabarkan dalam belanja E-Katalog lokal, atau proyek skala besar dengan menghitung tingkat komponen dalam negerinya. (fia/gin)
