JAYAPURA – Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menyebut bahwa hingga kini masih ada sejumlah warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Dukcapil Papua, Laboke menyampaikan, warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial PKH lantaran sudah merasa keenakan mendapat bantuan.
“Padahal dari sisi ekonomi warga tersebut sudah meningkat,”Ucapnya kepada wartawan, Kamis (23/6).
Lanjutnya, penerima Bansos PKH memiliki kriteria. Dimana mereka (warga) adalah yang benar-benar kurang mampu. Kalau sudah meningkat ekonominya atau sudah maju, seharusnya tidak terima PKH lagi, tapi ada yang menolak,
“Kondisi ini berdampak pada persentase angka kemiskinan di Papua, sebab jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH tak turun. Padahal seharusnya tiap tahun KPM ini turun. Kita bangga kalau jumlahnya turun, ini jadi tantangan juga bagi kita, karena kalau seperti ini terus angka kemiskinan di Papua tidak akan turun,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa tujuan besar dari bansos PKH ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang muaranya menurunnya angka kemiskinan di suatu daerah.
“Saya pikir program ini betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat paling bawah dan data PKH ini bisa digunakan pemerintah secara keseluruhan untuk mengangkat derajat mereka,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menyebut bahwa hingga kini masih ada sejumlah warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Dukcapil Papua, Laboke menyampaikan, warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial PKH lantaran sudah merasa keenakan mendapat bantuan.
“Padahal dari sisi ekonomi warga tersebut sudah meningkat,”Ucapnya kepada wartawan, Kamis (23/6).
Lanjutnya, penerima Bansos PKH memiliki kriteria. Dimana mereka (warga) adalah yang benar-benar kurang mampu. Kalau sudah meningkat ekonominya atau sudah maju, seharusnya tidak terima PKH lagi, tapi ada yang menolak,
“Kondisi ini berdampak pada persentase angka kemiskinan di Papua, sebab jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH tak turun. Padahal seharusnya tiap tahun KPM ini turun. Kita bangga kalau jumlahnya turun, ini jadi tantangan juga bagi kita, karena kalau seperti ini terus angka kemiskinan di Papua tidak akan turun,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa tujuan besar dari bansos PKH ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang muaranya menurunnya angka kemiskinan di suatu daerah.
“Saya pikir program ini betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat paling bawah dan data PKH ini bisa digunakan pemerintah secara keseluruhan untuk mengangkat derajat mereka,” pungkasnya. (fia/gin)
