JAYAPURA – Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua akan maksimal layanan pendidikan yang ada di sembilan kabupaten/kota setempat. Terlebih saat ini, Pemprov hanya memiliki sembilan kabupaten/kota.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua Laorens Wantik, M.Pd.Si. menyebut, dalam pelayanan pendidikan. Pihaknya melayani sesuai kabupaten/kota dibawah naungan Provinsi Papua.
“Cakupan layanan Provinsi Papua saat ini sembilan kabupaten/kota dan ini lebih ringan dibanding sebelumnya 29 kabupaten/kota. Kami rasa jangkauan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan lebih sempit, selain itu semakin dekat,” terang Laorens saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Sebagaimana kata Laorens, tanggungjawab Provinsi Papua ada pada dua wilayah adat yaitu dan akan segera melakukan pendataan pendidikan.
Dengan begitu lanjutnya, pihaknya akan mendekatkan pusat pelayanan pendidikan menurut potensi daerah yang dimiliki. Untuk daerah pantai misalkan, pendekatan pendidikannya adalah potensi lautnya. Yang didorong adalah bagian kemaritiman, tentang bagaimana produksi ikan, menangkap ikan dan seterusnya.
“Sementara pendidikan di wilayah daratan, DPPAD Provinsi Papua mengfokuskan pada pertanian dan peternakan. Dan itu adalah modal awal yang kami fokuskan,” ucapnya.
Menurut Laorens, setelah adanya DOB. Provinsi Induk hampir 80 persen sekolahnya bisa dijangkau, dan sisanya 20 persen berada di daerah sebagian Keerom, Mamberamo dan Kabupaten Sarmi.
“Sebanyak 20 persen adalah daerah daerah yang sebagiannya 3T dan banyak komunitas adat. Sehingga butuh kerja ekstra,”Pungkasnya. (fia/gin).
JAYAPURA – Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua akan maksimal layanan pendidikan yang ada di sembilan kabupaten/kota setempat. Terlebih saat ini, Pemprov hanya memiliki sembilan kabupaten/kota.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua Laorens Wantik, M.Pd.Si. menyebut, dalam pelayanan pendidikan. Pihaknya melayani sesuai kabupaten/kota dibawah naungan Provinsi Papua.
“Cakupan layanan Provinsi Papua saat ini sembilan kabupaten/kota dan ini lebih ringan dibanding sebelumnya 29 kabupaten/kota. Kami rasa jangkauan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan lebih sempit, selain itu semakin dekat,” terang Laorens saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Sebagaimana kata Laorens, tanggungjawab Provinsi Papua ada pada dua wilayah adat yaitu dan akan segera melakukan pendataan pendidikan.
Dengan begitu lanjutnya, pihaknya akan mendekatkan pusat pelayanan pendidikan menurut potensi daerah yang dimiliki. Untuk daerah pantai misalkan, pendekatan pendidikannya adalah potensi lautnya. Yang didorong adalah bagian kemaritiman, tentang bagaimana produksi ikan, menangkap ikan dan seterusnya.
“Sementara pendidikan di wilayah daratan, DPPAD Provinsi Papua mengfokuskan pada pertanian dan peternakan. Dan itu adalah modal awal yang kami fokuskan,” ucapnya.
Menurut Laorens, setelah adanya DOB. Provinsi Induk hampir 80 persen sekolahnya bisa dijangkau, dan sisanya 20 persen berada di daerah sebagian Keerom, Mamberamo dan Kabupaten Sarmi.
“Sebanyak 20 persen adalah daerah daerah yang sebagiannya 3T dan banyak komunitas adat. Sehingga butuh kerja ekstra,”Pungkasnya. (fia/gin).
