Thursday, May 30, 2024
26.7 C
Jayapura

Bilateral Border Liaison Meeting Adalah Agenda Penting

JAYAPURA – Kegiatan Forum Bilateral Border Liasion Meeting antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea di gelar di salah satu Hotel di Jayapura, Senin (12/12)

Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyebut pemerintah Indonesia memberikan apresiasi setinggi -tingginya atas optimisme yang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua New Guinea yang mana tetap dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang strategis dalam sektor-sektor penting bagi masyarakat kedua negara khususnya yang ada di kawasan perbatasan RI-PNG.

“Saya berharap dengan adanya pengembangan provinsi baru ini lebih mempererat dan memudahkan kerjasama antara negara Indonesia dan Papua New Guinea dalam mengelola perbatasan,”Kata Sekda sebagaimana membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan The 16 Border Liaision Meeting Between (BLM), Senin (12/12).

Menurut Sekda, forum Bilateral Border Liaison Meeting merupakan forum pertemuan yang sangat penting untuk salingtukar menukar informasi, mendiskusikan isu-isu dan berbagai permasalahan serta rencana pembangunan di sepanjang kawasan perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dimana hasil diskusi dari forum ini, sangat bermanfaat untuk kepentingan kegiatan pengelolaan perbatasan dan penanganan serta kegiatan lintas batas antar kedua negara yang dilakukan oleh penduduk di sepanjang daerah perbatasan.

Baca Juga :  Pintu Perbatasan Tidak Direlaksasi

“Kita perlu memadukan pola pikir dan pola tindak yang sinergis dan serius agar dalam langkah-langkah penanganan perbatasan dapat memberikan kontribusi positif bagi penduduk perbatasan kedua negara dan memantap kan hubungan bilateral Republik Indonesia dan Papua New Guinea serta peningkatan penanganan pelayanan lintas batas antar negara pada titik-titik perlintasan kedua negara,”Terangnya.

Dalam pertemuan BLM kali ini kedua delegasi akan membahas agenda-agenda antara lain pembangunan infrastruktur sepanjang perbatasan kedua negara RI dan PNG, peningkatan konektivitas kerjasama dalam sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pendidikan, pelatihan ketenagakerjaan dalam peningkatanbusiness to business dan people to people contact dan agenda lainnya.

“Saya harapkan agar agenda-agenda yang telah disepakati, dibahas secara serius dalam pertemuan ini dan akan ditindaklanjuti dalam Forum Joint Border Committee (JBC) pada 15 Desember 2022 di Jakarta yang nantinya menjadi program pembangunan secara nyata di kawasan perbatasan,”Ucapnya.

Baca Juga :  Safari Ramadan, Kapolda Pastikan Semua Aman  

Karena itu, dialog yang konstruktif, pertukaran pandangan dan pengalaman berkaitan dengan isu-isu di daerah perbatasan kedua negara akan dapat memberikan koniribusi yang positif dalam peningkatan hubungan antar negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara.

“Saya yakin dalam semangat saling menghormati dan saling menghargai serta hubungan kerja yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang sangat bermanfaat dalam penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan kedua negara,” pungkasnya. (fia/gin)

JAYAPURA – Kegiatan Forum Bilateral Border Liasion Meeting antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea di gelar di salah satu Hotel di Jayapura, Senin (12/12)

Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyebut pemerintah Indonesia memberikan apresiasi setinggi -tingginya atas optimisme yang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua New Guinea yang mana tetap dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang strategis dalam sektor-sektor penting bagi masyarakat kedua negara khususnya yang ada di kawasan perbatasan RI-PNG.

“Saya berharap dengan adanya pengembangan provinsi baru ini lebih mempererat dan memudahkan kerjasama antara negara Indonesia dan Papua New Guinea dalam mengelola perbatasan,”Kata Sekda sebagaimana membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan The 16 Border Liaision Meeting Between (BLM), Senin (12/12).

Menurut Sekda, forum Bilateral Border Liaison Meeting merupakan forum pertemuan yang sangat penting untuk salingtukar menukar informasi, mendiskusikan isu-isu dan berbagai permasalahan serta rencana pembangunan di sepanjang kawasan perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dimana hasil diskusi dari forum ini, sangat bermanfaat untuk kepentingan kegiatan pengelolaan perbatasan dan penanganan serta kegiatan lintas batas antar kedua negara yang dilakukan oleh penduduk di sepanjang daerah perbatasan.

Baca Juga :  Wagub Lantik 59 Pejabat Fungsional

“Kita perlu memadukan pola pikir dan pola tindak yang sinergis dan serius agar dalam langkah-langkah penanganan perbatasan dapat memberikan kontribusi positif bagi penduduk perbatasan kedua negara dan memantap kan hubungan bilateral Republik Indonesia dan Papua New Guinea serta peningkatan penanganan pelayanan lintas batas antar negara pada titik-titik perlintasan kedua negara,”Terangnya.

Dalam pertemuan BLM kali ini kedua delegasi akan membahas agenda-agenda antara lain pembangunan infrastruktur sepanjang perbatasan kedua negara RI dan PNG, peningkatan konektivitas kerjasama dalam sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pendidikan, pelatihan ketenagakerjaan dalam peningkatanbusiness to business dan people to people contact dan agenda lainnya.

“Saya harapkan agar agenda-agenda yang telah disepakati, dibahas secara serius dalam pertemuan ini dan akan ditindaklanjuti dalam Forum Joint Border Committee (JBC) pada 15 Desember 2022 di Jakarta yang nantinya menjadi program pembangunan secara nyata di kawasan perbatasan,”Ucapnya.

Baca Juga :  Pemprov  Apresiasi Kinerja KIP

Karena itu, dialog yang konstruktif, pertukaran pandangan dan pengalaman berkaitan dengan isu-isu di daerah perbatasan kedua negara akan dapat memberikan koniribusi yang positif dalam peningkatan hubungan antar negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara.

“Saya yakin dalam semangat saling menghormati dan saling menghargai serta hubungan kerja yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang sangat bermanfaat dalam penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan kedua negara,” pungkasnya. (fia/gin)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya