JAYAPURA – Belum lama ini, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3). Salah satu isi pertemuan itu ialah rencana kedua negara untuk kembali membuka perbatasan kedua negara.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menerangkan, pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan PNG salah satunya membahas perbatasan dibuka.
“Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan aktivitas ekonomi secara khusus di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, bukan hanya di utara saja tetapi juga di Selatan,” kata Suzana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (7/4).
Disampaikan, melihat kondisi Covid yang sudah turun dan kedua negara juga sudah duduk bersama untuk membicarakan persiapan atau langkah langkah apa yang harus dibuat dalam rangka untuk membuka kembali Perbatasan.
“Meskipun sudah ada langkah langkah tidak mungkin langsung oke hari ini mari kita buka, tidak seperti itu. Karena ini berkaitan dengan kesehatan manusia, walaupun sudah longgar tapi tetap juga kita harus waspada dan saling menjaga,” tuturnya.
Dikatakan, kedua pemerintah sepakat untuk membuat SOP perlintasan terkait lintas batas massa Covid. Sebab, meskipun sudah aman tetapi bukan berarti kita aman sekali.
“Perlu ada SOPnya seperti bagaimana seseorang untuk melintas, apakah harus vaksin atau seperti apa. Dan ini sedang dibuat oleh Pemerintah dan kita sedang menunggu sehingga semua bisa berjalan baik di lapangan,” ucapnya.
Suzana mengklaim saat ini memang sudah agak sedikit longgar dalam hal perlintasan, tapi tetap harus dengan adanya ijin dari kedua Pemerintah.
“Membuka perlintasan tetapi itu harus dengan pengawasan yang ketat, dalam arti terkait dengan kekarantinaan, kesehatan dan lainnya. Sebab kita tutup PLBN karena pandemi, bukan tutup karena masalah,” kata Suzana. (fia/gin)
