JAYAPURA- Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Jayapura secara simbolisi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM triwulan ke III bagi masyarakat Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat Papua Muhammad Musa’ad menyebut, setiap daerah dituntut menyisihkan 2 persen dari DAUnya.
“Karena itu perintah, maka pasti dilaksanakan, tidak bisa tidak. Sekarang sistimnya sudah terkoneksi. Jika Papua tidak melaksanakan itu, pasti ketahuan dari Jakarta dan mendapat teguran, bahkan DAU kita dipotong atau ditunda. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan itu,” terang Musa’ad, Rabu (31/8).
“Ada edaran Menteri Dalam Negeri untuk kita juga bisa menggunakan belanja tidak tetap yang sewaktu waktu ada musibah untuk digunakan atau bisa membantu,” sambungnya.
Dikatakan, khusus untuk BLT adalah program nasional. Tugas mereka adalah mendistribusikan, nanti dari Kementrian Sosial yang membagi tetapi juknisnya akan disusun Kementrian Tenaga Kerja.
“Jika nanti ada dampak yang luar biasa yang kita nilai perlu mendapat suport dari daerah, kita sudah diberikan ruang untuk menggunakan DAU. Kita lihat nanti seberapa besar pengaruhnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah telah memulai pembagian BLT BBM kepada masyarakat yang dimulai di Kabupaten Jayapura selama 4 bulan, perbulannnya diberikan sebesar 150 ribu sehingga totalnya Rp 600 ribu rupiah dan diberikan sebanyak dua kali. (fia/gin)
JAYAPURA- Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Jayapura secara simbolisi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM triwulan ke III bagi masyarakat Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat Papua Muhammad Musa’ad menyebut, setiap daerah dituntut menyisihkan 2 persen dari DAUnya.
“Karena itu perintah, maka pasti dilaksanakan, tidak bisa tidak. Sekarang sistimnya sudah terkoneksi. Jika Papua tidak melaksanakan itu, pasti ketahuan dari Jakarta dan mendapat teguran, bahkan DAU kita dipotong atau ditunda. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan itu,” terang Musa’ad, Rabu (31/8).
“Ada edaran Menteri Dalam Negeri untuk kita juga bisa menggunakan belanja tidak tetap yang sewaktu waktu ada musibah untuk digunakan atau bisa membantu,” sambungnya.
Dikatakan, khusus untuk BLT adalah program nasional. Tugas mereka adalah mendistribusikan, nanti dari Kementrian Sosial yang membagi tetapi juknisnya akan disusun Kementrian Tenaga Kerja.
“Jika nanti ada dampak yang luar biasa yang kita nilai perlu mendapat suport dari daerah, kita sudah diberikan ruang untuk menggunakan DAU. Kita lihat nanti seberapa besar pengaruhnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah telah memulai pembagian BLT BBM kepada masyarakat yang dimulai di Kabupaten Jayapura selama 4 bulan, perbulannnya diberikan sebesar 150 ribu sehingga totalnya Rp 600 ribu rupiah dan diberikan sebanyak dua kali. (fia/gin)
