JAYAPURA – Polemik terkait rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya hingga kini belum menemukan titik temu. Masih ada penolakan yang muncul sehingga meski sudah ditetapkan sejak tahun 2022 kemarin namun hingga kini belum ada tanda – tanda rencana pembangunan. Mensikapi masalah tersebut sejumlah anggota DPRD Kabupaten Yahukimo memberi pendapat.
Mereka menawarkan untuk lokasi pembangunan dipindah. Jika sebelumnya di Jayawjaya kini ditawarkan untuk dibangun di Dekai, Yahukimo. Penyampaian ini bukan tanpa pertimbangan dimana Yahukimo memiliki wilayah yang sangat luas dibanding kabupaten lain di Provinsi Papua. Selain itu lahan di Dekai juga memiliki topografi yang datar serta telah terhubung insfrastruktur dasar berkaitan dengan akses jalan.
Pertimbangan berikutnya adalah Yahukimo terhubung dengan dua jalur transportasi yakni transportasi laut dan transportasi udara dimana bisa menopang kebutuhan untuk pekerjaan pembangunan.
”Yang kami lihat memang hingga kini belum ada tanda – tanda akan dibangun gedung Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Salah satu penyebabnya disinyalir karena belum ada kesepakatan terkait tanah adat dan sebagai kabupaten induk tentunya masyarakat di Yahukimo juga menghormati rencana pembangunan ini hanya sayangnya belum kelihatan kapan akan dimulai,” jelas Ketua Komisi C DPRD Yahukimo, Yafet Saram didampingi beberapa anggota DPRD lainnya di Kotaraja, Ahad (16/6).
Dikatakan DPRD Yahukimo ikut mendukung adanya Provinsi Papua Pegunungan dan berharap gedung ini bisa segera dibangun agar proses pelayanan dan pemerintahan bisa segera bergulir. ”Dari kondisi ini kami menawarkan kepada pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat jika masih bisa dipertimbangkan untuk penempatan lokasinya,” sambungnya.
DPR Yahukimo kata Yafet menawarkan jika pemerintah pusat sepakat untuk lokasi awal dipindahkan ke Yahukimo. ”Tentunya kami sangat siap dan akan menerima dengan tangan terbuka. Jika hingga kini belum diketahui kapan akan dibangun dan masih terjadi penolakan maka kami menawarkan agar Yahukimo yang dijadikan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan,” sarannya.
Di Yahukimo lanjut Yafet ada dua akses yaitu akses udara dan akses laut. Kemudian untuk luas wilayah tentunya masyarakat di Papua sudah memahami bahwa Yahukimo merupakan kabupaten terluas dengan tanah kosong membentang serta rata.
”Karenanya kami berharap ini bisa dipertimbangkan agar memudahkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi induk ikut mempercepat roda pemerintahan di provinsi baru ini. Kami menawarkan semua pihak untuk penetapan lokasi pembangunannya di Yahukimo berdasar pertimbangan di atas tadi,” imbuhnya.
Ketua Komisi B, Marnet Heluka menyampaikan bahwa dirinya berterimakasih atas kerja semua pihak yang akhirnya melahirkan DOB dimana salah satunya Provinsi Papua Pegunungan. Disini ia menawarkan kepada masyarakat, tokoh masyarakat da nadat maupun kepala kampung untuk menyepakati jika ibukota provinsi dan kantor gubernurnya berada di Yahukimo.
”Jika sepakat maka kami akan memperjuangkan ini. Seluruh elemen bisa menyepakati ini sebab selama ini kami melihat penolakan masih terjadi sehingga berdampak pada roda pembangunan di daerah. Kita harus terus membangun daerah namun kalau ada kendala artinya harus dicarikan plan B,” imbuhnya.
Ditambahkan Anggota Komisi A dari Partai Golkar, Atius Inup bahwa pihaknya sempat mensikapi persoalan pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan sama halnya dengan yang lain bahwa pihaknya hanya menawarkan bahwa jika masih terjadi menolakan maka pihaknya di Yahukimo siap menerima untuk dibangun kantor gubernur Papua Pegunungan.
”Saya pikir masyarakat akan bersuka cita jika memang lokasinya bisa dipindahkan ke Yahukimo. Kami memiliki lahan yang sangat luas dan kami pikir tidak masalah. Jika pemerintah pusat bisa memertimbangkan kami pikir di Yahukimo ada lahan yang begitu besar dan siap digunakan,” tuturnya. Hal serupa disampaikan Bernard Ahayon selaku Sekretaris Komisi C dari Fraksi Gerindra.
”Pertama kami pertanyakan bahwa sejak tahun 2021 dimekarkan dan dipimpin oleh seorang pejabat sementara. Kami bingung karena kantornya belum ada sehingga kami berharap penjabat sementara bisa bersikap mencari lokasi baru sebab kalau masih bergelut dengan penolakan maka kita akan sulit untuk maju dan kami usul silahkan cari lokasi baru semisal di Yahukimo apalagi akses laut dan udara hingga kini masih bisa digunakan,”sarannya diiyakan anggota DPRD lainnya, Yance Lintamon.
Apabila aspirasi ini disetujui maka DPRD Yahukimo akan segera mendorong dalam rapat bersama dengan eksekutif untuk memberikan keputusan lokasi maupun perangkat lainnya. ”Saya pikir tawaran kami bisa menjadi pilihan baru dan silahkan saja pemerintah pusat mempertimbangkan,” tutup Yafet. (ade)
