Tak Mampu Terapkan Protokol Kesehatan, Stop PBM Tatap Muka!
Kepala Dinas DPPAD Provinsi Papua Christian Sohilait
JAYAPURA– Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait meminta dengan tegas agar sekolah di Papua tidak melakukan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka, jika tidak mampu menerapkan protokol kesehatan. Terutama mengenakan masker kala PBM dilakukan secara tatap muka.
Seperti diketahui, kebijakan membuka sekolah secara bertahap di 28 kabupaten di Provinsi Papua mulai diterapkan 11 kabupaten di Papua. Hanya Kota Jayapura yang belum dianjurkan Satgas Covid-19 Papua untuk melakukan hal tersebut karena jumlah kasus Covid-19 masih tinggi.
Dari beberapa yang mulai melakukan PBM tatap muka, DPPAD menemukan ada sekolah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yakni di Kabupaten Supiori. Oleh karena itu Sohilait dengan tegas meminta sekolah tersebut harus ditutup dan tidak boleh melakukan PBM tatap muka, sebelum penerapan protokol kesehatan dipenuhi.
“Kita temukan ada sekolah di Kabupaten Supiori yang tidak menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami memerintahkan sekolah tersebut untuk “ditutup” kembali atau tidak menggelar pembelajaran secara tatap muka. Ada siswa di SMA 1 Supiori tidak pakai masker, saya langsung panggil kepala sekolahnya dan perintahkan untuk kembali menutup sekolah,” ujarnya, Senin (24/8) kemarin.
Menurutnya hal itu ditemukan saat Satgas Covid-19 Papua melakukan kunjungan kerja ke Biak dan Supiori pada 8 Agustus lalu, yang mana saat itu dari sekolah belum bisa menyediakan masker untuk para peserta didik, sehingga memutuskan untuk menutup PBM tatap muka di SMAN 1 Supiori.
Namun saat ini, sambung dia, SMA 1 Supiori secara bertahap sudah menyediakan masker bagi siswanya dengan menggunakan dana BOS. “Kemarin sudah mulai jalan hanya untuk kelas X saja, nanti kalau tiba lagi maskernya untuk kelas XI, kemarin mereka kekurangan masker,” tambahnya.
Ditegaskan Sohilait, sekolah atau pemerintah kabupaten/kota harus mampu memastikan seluruh perangkat protokol kesehatan tersedia sebelum memutuskan menggelar pembelajaran secara langsung. (gr/ary)
Kepala Dinas DPPAD Provinsi Papua Christian Sohilait
JAYAPURA– Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait meminta dengan tegas agar sekolah di Papua tidak melakukan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka, jika tidak mampu menerapkan protokol kesehatan. Terutama mengenakan masker kala PBM dilakukan secara tatap muka.
Seperti diketahui, kebijakan membuka sekolah secara bertahap di 28 kabupaten di Provinsi Papua mulai diterapkan 11 kabupaten di Papua. Hanya Kota Jayapura yang belum dianjurkan Satgas Covid-19 Papua untuk melakukan hal tersebut karena jumlah kasus Covid-19 masih tinggi.
Dari beberapa yang mulai melakukan PBM tatap muka, DPPAD menemukan ada sekolah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yakni di Kabupaten Supiori. Oleh karena itu Sohilait dengan tegas meminta sekolah tersebut harus ditutup dan tidak boleh melakukan PBM tatap muka, sebelum penerapan protokol kesehatan dipenuhi.
“Kita temukan ada sekolah di Kabupaten Supiori yang tidak menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami memerintahkan sekolah tersebut untuk “ditutup” kembali atau tidak menggelar pembelajaran secara tatap muka. Ada siswa di SMA 1 Supiori tidak pakai masker, saya langsung panggil kepala sekolahnya dan perintahkan untuk kembali menutup sekolah,” ujarnya, Senin (24/8) kemarin.
Menurutnya hal itu ditemukan saat Satgas Covid-19 Papua melakukan kunjungan kerja ke Biak dan Supiori pada 8 Agustus lalu, yang mana saat itu dari sekolah belum bisa menyediakan masker untuk para peserta didik, sehingga memutuskan untuk menutup PBM tatap muka di SMAN 1 Supiori.
Namun saat ini, sambung dia, SMA 1 Supiori secara bertahap sudah menyediakan masker bagi siswanya dengan menggunakan dana BOS. “Kemarin sudah mulai jalan hanya untuk kelas X saja, nanti kalau tiba lagi maskernya untuk kelas XI, kemarin mereka kekurangan masker,” tambahnya.
Ditegaskan Sohilait, sekolah atau pemerintah kabupaten/kota harus mampu memastikan seluruh perangkat protokol kesehatan tersedia sebelum memutuskan menggelar pembelajaran secara langsung. (gr/ary)
