JAYAPURA- Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah memetakan wilayah-wilayah yang potensial terjadinya KLB insidentil, khususnya di kabupaten dengan cakupan imunisasi Campak, Rubella dan Polio (MRP) sangat rendah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), yang memaparkan bahwa terdapat sekiranya 13 kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua yang berpotensi KLB, sehingga jika tidak diintervensi dengan imunisasi, maka bukan tidak mungkin KLB bisa terjadi, terutama akibat polio.
Silwanus menjelaskan, berdasarkan data per 13 April 2019, cakupan MRP di Provinsi Papua masih mencapai 66,78 persen. Dari 29 kabupaten/kota, baru 7 kabupaten yang menyelesaikan cakupan MRP di atas 95 persen sesuai permintaan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, terdapat 9 kabupaten yang cakupannya berada di bawah 25 persen, di mana 5 kabupaten di antaranya memiliki cakupan paling rendah yakni, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Deiyai, dan Nduga.
“Problem utama memang di geografi dan karakteristik wilayah yang sulit dijangkau petugas kesehatan. Namun, buktinya Kabupaten Mappi bisa mencapai 95 persen lebih cakupan. Hal ini dikarenakan kemauan dan dukungan dari Pemkab setempat, terutama Dinas Kesehatan,”ungkapnya.
Dukungan dan komitmen dari pada pimpinan daerah inilah yang sangatlah dibutuhkan. Dengan kata lain, jika ada komitmen, maka koordinasi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas di daerah mendorong cakupan MRP, termasuk menyewa pesawat pun dalam dilakukan.
Pihaknya berharap, dinas kesehatan di tingkat kabupaten dapat membuat perencanaan yang baik dan mengalokasikannya dalam anggaran yang cukup bagi sektor kesehatan. Termasuk dalam membentuk tim kesehatan bergerak, seperti halnya Satgas Kijang, yang pelayanannya dapat menjangkau masyarakat di daerah yang sulit terjangkau.
“Saya pernah membuat perhitungan, kalau saja kita bisa menyiapkan dana Rp 1,5 miliar dalam 1 tahun untuk menyewa pesawat, maka dalam waktu satu setengah tahun, imunisasi di sana sudah selesai. Namun, sebaliknya, kalau itu semua dibebankan kepada Pemprov Papua, maka tentu akan berat,”tandasnya.(gr/ary)
