JAYAPURA- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., mengatakan bahwa bahwa minimal 6 bulan sebelum pelaksaan PON ke-XX, Provinsi Papua, terlebih khusus kabupaten/kota tuan rumah PON di Papua, harus bebas dari Malaria.
“Mari kita kerja keras. Saya minta pada Januari 2020, awal tahun, sudah ada laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, agar kemudian disampaikan ke PB PON selaku panitia pelaksana. Dengan kata lain, dari bidang kesehatan, kita harus beri jaminan bahwa atlet, pelatih, official, semuanya aman dari Malaria,” ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes., kepada wartawan, Kamis (16/5) kemarin.
Kadinkes Giyai juga meminta tenaga microsphis, analis, dan laboratorium di unit pelayanan kesehatan di Papua untuk dapat mengambil perannya dalam menyukseskan PON ke-XX di Provinsi Papua pada 2020 mendatang. Menurutnya, hal ini menjadi tugas bersama dalam menyukseskan PON di bidang kesehatan.
“Penanganan Malaria di Papua harus makin maju. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan kualitas SDM analis laboratorium. Tapi ingat, alat harus dikalibrasi. Sebab, kadang kita periksa Malaria di satu unit pelayanan kesehatan (UPK) tidak terdeteksi Malaria. Sebaliknya, di UPK lain, ditemukan Malaria. Makanya, alat harus dikalibrasi, selain dari pada SDM yang terampil gunakan alat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri Wopari mengatakan, pihaknya terus memperkuat kabupaten yang menjadi tuan rumah PON seperti Jayapura, Keerom, Merauke, Timika, dan Biak.
“Pada prinsipnya, pengendalian Malaria tidak ada kiat-kiat baru. Yang paling penting respon dan gerak cepat kabupaten yang jadi tuan rumah PON. Untuk kabupaten dengan kasus Malaria tinggi, kita butuh perhatian serius kepala daerah, tidak bisa hanya harapkan Dinas Kesehatan semata,” tutup dr. Beeri Wopari. (gr/ary)
