Orientasi Pembangunan Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Suzana Wanggai
JAYAPURA- Kepala Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, Suzana Wanggai menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tentunya tidak lepas dari orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Suzana Wanggai
“Pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan, baik dari aspek ekonomi maupun infrastruktur untuk mendukung ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” terang Suzana Wanggai kepada Cenderawasih Pos, Jumat (13/11) kemarin.
Seperti halnya yang dilakukan di PLBN Skouw, Wutung, Kota Jayapura, di mana pasar modern dibangun untuk mengakomodir para pedagang, khususnya pedagang asli Papua.
“Pasar ini memang kita mengakomodir masyarakat pelaku ekonomi, termasuk kita atur penempatan masyarakat pedagang asli Papua dalam memperdagangkan kerajinan-kerajinan tangan,” jelasnya.
Hal ini dilakukan, sambung Wanggai, tentunya dengan sinergitas semua stakeholder pengelola perbatasan.
“Sebab, pengelolaan perbatasan bukan hanya dikerjalan satu pihak atau institusi saja, melainkan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintahPprovinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota wilayah perbatasan, Balai Karantina Pertanian dan Ikan, Bea Cukai, Imigrasi, hingga TNI dan Polri,” pungkasnya. (gr/ary)
JAYAPURA- Kepala Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, Suzana Wanggai menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tentunya tidak lepas dari orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Suzana Wanggai
“Pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan, baik dari aspek ekonomi maupun infrastruktur untuk mendukung ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” terang Suzana Wanggai kepada Cenderawasih Pos, Jumat (13/11) kemarin.
Seperti halnya yang dilakukan di PLBN Skouw, Wutung, Kota Jayapura, di mana pasar modern dibangun untuk mengakomodir para pedagang, khususnya pedagang asli Papua.
“Pasar ini memang kita mengakomodir masyarakat pelaku ekonomi, termasuk kita atur penempatan masyarakat pedagang asli Papua dalam memperdagangkan kerajinan-kerajinan tangan,” jelasnya.
Hal ini dilakukan, sambung Wanggai, tentunya dengan sinergitas semua stakeholder pengelola perbatasan.
“Sebab, pengelolaan perbatasan bukan hanya dikerjalan satu pihak atau institusi saja, melainkan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintahPprovinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota wilayah perbatasan, Balai Karantina Pertanian dan Ikan, Bea Cukai, Imigrasi, hingga TNI dan Polri,” pungkasnya. (gr/ary)
