JAYAPURA – Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawalan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dan Kementrian Dalam Negeri di Wamena, Kamis (8/9)
Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo menyampaikan, Provinsi maupun kabupaten yang ada di wilayah Papua pegunungan sudah melaksanakan tugasnya secara optimal.
“Para pihak sudah melakkan langkah langkah strategis, persiapan percepatan sudah kita tentukan bersama gedung-gedung pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan pemerintah Provinsi Induk Papua yang sudah ditunjuk untuk digunakan sementara,” kata Sumule dalam kunjungannya ke Wamena.
Adapun OPD-OPD yang sudah diusulkan kurang lebih 22 OPD. Untuk Penjabat Gubernur inclued dengan rumah jabatan Pj Gubernur, ruangan pelaksana tugas dan lainnya. Begitu juga Sekda inclued dengan rumah jabatan dan kantor-kantor OPD.
“Beberapa perkantoran sudah kita pasang papan nama, begitu juga dengan pemasangan plang Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan sudah dijaga oleh aparat,” kata Sumule.
Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut ada pihak dari Provinsi Papua terutama dirinya dan beberapa pejabat Papua lainnya yang ikut mendampingi tim Satgas Kementrian Dalam Negeri selama kurang lebih 1 minggu berkantor di Wamena dalam rangka validasi atau verifikasi rencana pembangunan pusat kantor Provinsi Papua Pegunungan dan kantor sementara dan beberapa dinas dan badan yang akan dibentuk.
“Kami dari Provinsi Papua sifatnya mendampingi dan ada penyerahan aset yang akan kita lakukan sehubungan dengan ketika dilakukannya peresmian nantinya,” kata Yohanes yang berada di Wamena.
Sambung Yohanes, pihaknya akan terus mendampingi ketika tim berikutnya datang dalam rangka persiapan pelaksanaan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
“Harapan kami kepada Provinsi Papua Pegunungan komitmen dari pada bupati yang ada di lingkup Provinsi tersebut untuk kompak. Menyiapkan segala fasilitas dan membangun komunikasi yang baik, sehingga nanti aset aset milik Provinsi induk ketika dihibahkan menjadi milik Provinsi Papua Pegunungan,”Pungkasnya. (fia)
