JAYAPURA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyebut, sejak diundangkannya UU Daerah Otonomi Baru (DOB) dan diresmikannya tiga Provinsi di Papua dan pelantikan Pejabat Gubernur maka Pemrov Induk tidak lagi menganggarkan. “Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
Lanjut Walilo, misalnya ada kegiatan yang tadinya multiyears di Papua Pegunungan maka dengan sendirinya putus dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini masing-masing wilah di tiga DOB.
“Begitu juga dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran yang sifatnya harus ke tiga DOB akan kita serahkan data dengan keuangannya. Dimana keuangannya sudah diatur oleh Kementrian, sehingga Pemerintah Provinsi Induk menyesuaikan dengan apa yang diatur regulasi dari pusat,”Terangnya.
Walilo berharap, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi Induk dan tiga provinsi baru dan pengisian jabatan sejak awal harus baik di kepemimpinan para Penjabat Gubernur, sehingga ketika ada definitifnya dia tinggal melanjutkan.
“Kami selaku provinsi induk masih bertanggungjawab dengan hal hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahaan. Harapan kami masing-masing pemerintah di wilayah 3 DOB perlu melakukan koordinasi,” kata Walilo.
Terkait dengan proyek apa saja yang dikerjakan Pemprov di DOB yang belum tuntas, Walilo menyebut Pemrov Papua tidak akan melakukannya lagi. Tetapi apa yang sudah berjalan di tahun 2022 akan diinventarisir dan akan diserahkan.
“Ketika kita serahkan aset tersebut maka dengan sendirinya kegiatan berada di daerah tersebut,”Pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyebut, sejak diundangkannya UU Daerah Otonomi Baru (DOB) dan diresmikannya tiga Provinsi di Papua dan pelantikan Pejabat Gubernur maka Pemrov Induk tidak lagi menganggarkan. “Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
Lanjut Walilo, misalnya ada kegiatan yang tadinya multiyears di Papua Pegunungan maka dengan sendirinya putus dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini masing-masing wilah di tiga DOB.
“Begitu juga dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran yang sifatnya harus ke tiga DOB akan kita serahkan data dengan keuangannya. Dimana keuangannya sudah diatur oleh Kementrian, sehingga Pemerintah Provinsi Induk menyesuaikan dengan apa yang diatur regulasi dari pusat,”Terangnya.
Walilo berharap, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Provinsi Induk dan tiga provinsi baru dan pengisian jabatan sejak awal harus baik di kepemimpinan para Penjabat Gubernur, sehingga ketika ada definitifnya dia tinggal melanjutkan.
“Kami selaku provinsi induk masih bertanggungjawab dengan hal hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahaan. Harapan kami masing-masing pemerintah di wilayah 3 DOB perlu melakukan koordinasi,” kata Walilo.
Terkait dengan proyek apa saja yang dikerjakan Pemprov di DOB yang belum tuntas, Walilo menyebut Pemrov Papua tidak akan melakukannya lagi. Tetapi apa yang sudah berjalan di tahun 2022 akan diinventarisir dan akan diserahkan.
“Ketika kita serahkan aset tersebut maka dengan sendirinya kegiatan berada di daerah tersebut,”Pungkasnya. (fia/gin)
