Perlu Sinergitas Kerja Solid dengan Instansi Terkait

Terkait Program Kerja di Wilayah Perbatasan Negara 

JAYAPURA- Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah perbatasan negara, tidak semata-mata hanya satu instansi saja yang memiliki wewenang. Tapi terdapat stakeholder terkait lainnya di dalamnya.

“Oleh sebab  itu, bicara wilayah perbatasan, maka artinya melakukan koordinasi. Secara teknis ada kementerian/lembaga terkait juga yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program kerja di lapangan,” ujar Suzana Wanggai kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/10).

Misalnya, sambung Wanggai, untuk perbatasan laut, dermaga, dan pulau-pulau terdepan, terluar dan tertinggal, jangan sampai dari Perhubungan dan Perikanan tumpang tindih program. Melainkan harus dipadukan melalui suatu komunikasi dan koordinasi kerja antar keduanya guna menciptakan sinergitas kerja yang solid.

“Sama halnya juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya daerah perbatasan, yang mana diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik. Pasalnya, bicara perbatasan ini bukan hanya berbicara satu instansi saja, melainkan banyak instansi terkait juga yang terlibat di dalamnya,” tambahnya. (gr/ary)

Terkait Program Kerja di Wilayah Perbatasan Negara 

JAYAPURA- Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah perbatasan negara, tidak semata-mata hanya satu instansi saja yang memiliki wewenang. Tapi terdapat stakeholder terkait lainnya di dalamnya.

“Oleh sebab  itu, bicara wilayah perbatasan, maka artinya melakukan koordinasi. Secara teknis ada kementerian/lembaga terkait juga yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program kerja di lapangan,” ujar Suzana Wanggai kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/10).

Misalnya, sambung Wanggai, untuk perbatasan laut, dermaga, dan pulau-pulau terdepan, terluar dan tertinggal, jangan sampai dari Perhubungan dan Perikanan tumpang tindih program. Melainkan harus dipadukan melalui suatu komunikasi dan koordinasi kerja antar keduanya guna menciptakan sinergitas kerja yang solid.

“Sama halnya juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya daerah perbatasan, yang mana diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik. Pasalnya, bicara perbatasan ini bukan hanya berbicara satu instansi saja, melainkan banyak instansi terkait juga yang terlibat di dalamnya,” tambahnya. (gr/ary)