JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memberikan waktu seminggu bagi kabupaten/kota yang belum mengumpulkan data honorernya.
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengatakan, hampir seminggu setelah rapat bersama dengan kepala -kepala daerah kota/kabupaten di Papua, nampak belum ada keseriusan pasti dari kabupaten-kabupaten untuk mengumpulkan data honorer.
“Kami sudah menyampaikan berulang-ulang, tetapi hasilnya sama saja. Dari 17 kabupaten yang telah memasukan data, kini hanya bertambah 1. Jadi total ada 18 kota/kabupaten yang sudah memasukkan data honorer kepada kami, sementara 12 lainnya belum,”ungkap Nicolaus kepada Cenderawasih Pos, melalui telepon, Kamis (3/6).
Menurutnya, dari 12 kabupaten yang tersisa ini, jika tidak memasukan data, maka pihaknya hanya mengirimkan data dari kabupaten-kabupaten yang telah rampung saja.
“Ini juga sudah kami bahas, bahkan Sekda Papua juga sudah mengimbau bahkan memberi batas waktu, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami sendiri tidak tahu apa kendala yang dihadapi sehingga mereka lambat memberikan data kepada kami,” tambahnya.
Lanjut Nicolaus, seandainya ada kendala yang dihadapi, beliau sangat berharap setiap kepala-kepala daerah menginformasikan agar kendalanya bisa sama-sama diatasi.
“Kalau diam saja, kami juga tidak tahu permasalahannya, sehingga kalau kami masukan data yang ada saja saat ini dan yang terlambat cari jalan sendiri,” terangnya.
Ditambahkan Nicolaus, arahan, imbauan dan semacamnya telah disampaikan. Pihaknya masih menunggu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu seminggu.
“Ke depan kita akan melihat lagi, apakah ada perubahan dalam hal penambahan jumlah kabupaten/kota yang memasukan data atau hanya 18 kabupate/kota saja,” pungkasnya. (ana/ary)
