Friday, March 29, 2024
29.7 C
Jayapura

Berbica Otsus Bicara Tentang Masyarakat Papua

JAYAPURA – Beberapa hal dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023, Selasa (19/4). Dalam Musrembang tersebut, dibahasa juga soal Otonomi Khusus (Otsus).

Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo menyampaikan, terkait dengan aspek kebijakan terjadinya perubahan Otsus di Undang Undang Otsus. Sebagaimana, berbicara Otsus lebih berbicara tentang masyarakat.

“Tema RKPD Provinsi Papua sendiri yaitu memastikan terwujudnya Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, tema tersebut sesuai dengan visi misi Gubernur Papua,” terang Yohanes.

Dijelaskan, rumusan konsistensi pada UU 21 yaitu melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua, memberi afirmasi kepada orang asli papua, melindungi hak dasar orang asli Papua.

Baca Juga :  Gubernur Harap Setiap Pengusaha Komitmen Bangunan Papua

Selain itu, berbicara tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan kepastian hukum, percepatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Berbicara tentang rumusan pada Inpres nomor 9 yang bersamaan juga diberlakukan  tahun 2020 yang lalu, bicara tentang pembangunan kesejahteraan papua dan papua barat, berbicara tentang kemiskinan, kobodohan, ketertinggalan, keterbelakangan dan lain sebagainya.

“Ini yang selalu muncul dan selalu dijadikan sebagai alasan dalam proses pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/gin)

JAYAPURA – Beberapa hal dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023, Selasa (19/4). Dalam Musrembang tersebut, dibahasa juga soal Otonomi Khusus (Otsus).

Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo menyampaikan, terkait dengan aspek kebijakan terjadinya perubahan Otsus di Undang Undang Otsus. Sebagaimana, berbicara Otsus lebih berbicara tentang masyarakat.

“Tema RKPD Provinsi Papua sendiri yaitu memastikan terwujudnya Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan, tema tersebut sesuai dengan visi misi Gubernur Papua,” terang Yohanes.

Dijelaskan, rumusan konsistensi pada UU 21 yaitu melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua, memberi afirmasi kepada orang asli papua, melindungi hak dasar orang asli Papua.

Baca Juga :  Semarak 17 Agustus, Denda Pajak Kendaraan Digratiskan

Selain itu, berbicara tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan kepastian hukum, percepatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Berbicara tentang rumusan pada Inpres nomor 9 yang bersamaan juga diberlakukan  tahun 2020 yang lalu, bicara tentang pembangunan kesejahteraan papua dan papua barat, berbicara tentang kemiskinan, kobodohan, ketertinggalan, keterbelakangan dan lain sebagainya.

“Ini yang selalu muncul dan selalu dijadikan sebagai alasan dalam proses pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/gin)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya