JAYAPURA-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua mendorong proses validasi data statistik perikanan tangkap, dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini agar pemerintahan setempat memiliki basis data yang valid guna menunjang pembangunan di sektor terkait.
Kepala DKP Papua, Iman Djuniawal menerangkan, proses validasi data produksi perikanan tangkap adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam jumlah produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan. Juga pada sentra nelayan, tempat pendaratan ikan, dan pangkalan pendaratan ikan.
“Kita ingin ada basis data yang akurat dan telah diketahui serta dapat dijelaskan sumber maupun kebenaran datanya,” ucap Iman pada Jumat (15/9) lalu.
Lanjut Iman menerangkan, instansinya baru-baru ini melaksanakan kegiatan validasi data statistik perikanan tangkap yang diikuti ASN dinas perikanan kabupaten dan kota wilayah pesisir.
Sebagaimana kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPS Papua, Fungsional statistik SetDijen Perikanan Tangkap, Pusat Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 8 validator statistik Kabupaten/Kota Pesisir juga enumerator pada tiga Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua.
“Upaya validasi data statistik perikanan mendukung kebijakan nasional satu data Indonesia sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas,” terangnya.
Di lain pihak kata Iman, keterbukaan informasi publik juga menjadi tuntutan jaman yang harus disikapi dan diantisipasi dengan menyediakan data serta informasi yang akurat bagi masyarakat umum. (fia/tri)
JAYAPURA-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua mendorong proses validasi data statistik perikanan tangkap, dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini agar pemerintahan setempat memiliki basis data yang valid guna menunjang pembangunan di sektor terkait.
Kepala DKP Papua, Iman Djuniawal menerangkan, proses validasi data produksi perikanan tangkap adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam jumlah produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan. Juga pada sentra nelayan, tempat pendaratan ikan, dan pangkalan pendaratan ikan.
“Kita ingin ada basis data yang akurat dan telah diketahui serta dapat dijelaskan sumber maupun kebenaran datanya,” ucap Iman pada Jumat (15/9) lalu.
Lanjut Iman menerangkan, instansinya baru-baru ini melaksanakan kegiatan validasi data statistik perikanan tangkap yang diikuti ASN dinas perikanan kabupaten dan kota wilayah pesisir.
Sebagaimana kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPS Papua, Fungsional statistik SetDijen Perikanan Tangkap, Pusat Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 8 validator statistik Kabupaten/Kota Pesisir juga enumerator pada tiga Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua.
“Upaya validasi data statistik perikanan mendukung kebijakan nasional satu data Indonesia sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas,” terangnya.
Di lain pihak kata Iman, keterbukaan informasi publik juga menjadi tuntutan jaman yang harus disikapi dan diantisipasi dengan menyediakan data serta informasi yang akurat bagi masyarakat umum. (fia/tri)
