Lantas apakah Jokowi akan ikut berkampanye dan menyatakan keberpihakannya dalam pemilu kali ini? ”Nanti dilihat,” ujarnya. Menurut dia, digunakan atau tidak hak politik itu tergantung individu masing-masing. ”Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara,” kata dia menegaskan. Saat ditanya terkait dengan kesiapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD untuk menanggalkan jabatannya, dia menjawab singkat.
Menurut Jokowi itu adalah hak Mahfud sebagai menteri. ”Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” imbuhnya.
Keterangan itu direspons beragam oleh banyak pihak. Termasuk tim kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Co-Captain Timnas Amin Jazilul Fawaid menilai perkataan Jokowi menunjukkan adanya kepanikan.
”Kami minta semuanya mukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Gus Jazil mengingatkan, salah satu semangat reformasi mengamanatkan anti KKN. Sebab, praktik tersebut telah menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak bersih. ”Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita, termasuk presiden,” paparnya.
Dia juga mengomentari ungkapan perpisahan dari Mahfud untuk meninggalkan kabinet ”Apa yang dinyatakan Prof Mahfud kalau saya pribadi, itu sudah goodbye (perpisahan, Red), tinggal mengembalikan (jabatan, Red) kepada presiden,” kata Jazil.
Pria yang juga menjadi waketum PKB tersebut menjelaskan, secara normatif memang tidak ada masalah jika menteri aktif tidak mundur saat pencalonan. Namun, secara etika, memang bisa bermasalah. Terlebih, jika kembali pada semangat reformasi yang tidak menghendaki adanya KKN dalam penyelenggaraan negara.
