JAYAPURA-Membangun Papua tidak bisa kita bangun sendiri sendiri, melainkan harus bersinergi dan berkolaborasi. Penyampaian ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Anthonius Mathius Ayorbaba saat deklarasi janji kinerja penandatanganan perjanjian kinerja dan penandatanganan komitmen zona integritas tahun 2022 di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Rabu (19/1).
“Apa yang kita wujudkan hari ini memberikan sebuah presepsi bagi masyarakat bahwa pemerintah itu ada untuk melayani masyarakat,” kata Ayorbaba kepada wartawan.
Karena itu, lanjut Ayorbaba, sebagai wujud yang konkrit sertifikat yang diberikan kepada seniman Papua yang sudah mendaftar tanpa dipungut biaya. Kanwil sebatas membantu memverifikasi berdasarkan persyaratan yang diberikan dan kelengkapan persyaratan itu membuat hak kepemilikan pencatatan sertifikat bisa diterima oleh para seniman Papua.
“Dengan mendapat sertifikat itu, dia mendapat hak sosial dan hak ekonomi, sehingga perlindungan terhadap hak cipta itu akan terus menjadi komitmen kita dan atas dukungan Pemda,” terangnya.
Sementara itu, untuk memastikan agar program-program K/L dan prioritas nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, Kemenkumham Ham melakukan deklarasi janji kinerja. Hal ini bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, penandatanganan perjanjian kinerja, bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
“Dicanangkan juga tahun 2022 sebagai tahun hak cipta nasional sekaligus diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta / POPHC). Ini sebagai tindak lanjut kebijakan Presiden dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, disamping itu juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia,” tuturnya.
Sementara itu, Doren Wakerkwa menyampaikan, semua hal hal yang dilaksanakan di daerah dikendalikan melalui penandatanganan perjanjian kerja zona integritas. Zona ini dilakukan bebas dari segala kegiatan pemerintahan di daerah tanpa penyimpangan. “Kami pemerintah Provinsi menilai Kemenkumham membantu Pemrov untuk menangani masalah masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di atas tanah ini terhadap anak anak papua,” ucap Doren.
Lanjutnya, dengan kehadiran hukum dalam rangka pengendalian hukum oleh pekerja hukum membantu pemerintah. Sehingga, kenyamanan dan pengamanan kedamaian sukacita itu tercipta di atas tanah ini.
Dengan demikian kata Doren, penandatanganan perjanian kerjasama berdampak di Kabupaten/kota hingga ke kampung kampung. Sehingga tercipta kedamaian, kenyamanan tidak ada hal hal yang diinginkan terjadi yang menganggu stabilitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
“Deklarasi ini harus diimpelementasikan di lapangan, sehingga kenyamanan dan kedamaian harus ada. Dan orang lain tidak menganggap kita Papua tidak mengerti aturan dan jalan berantakan,” terangnya.
Di tempat yang sama, Albert Petrus Runawery Wakil Sekertaris Dewan Kesenian Tanah Papua sebagai penerima sertifikat mengaku bangga dengan sertifikat yang ia terima. Ini menandakan penghargaan atas karya yang mereka buat, terlebih sertifikat tersebut ia dapatkan secara gratis.
“Ini langkah maju di Papua khususnya di bidang kesenian, ini merupakan mimpi yang baru terwujud. Dari 75 lagu yang saya daftarkan, 13 yang mendapatkan sertifikat,” ungkapnya.
Lagu lagu dari Albert Petrus terdiri dari pop rohani dan pop daerah berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia atau melayu Papua. Ia mendaftarkan karyanya sejak tahun 2021 dan prosesnya terbilang cepat.
“Berharap teman teman seniman yang lain bisa mendaftarkan karya mereka di Kemenkumham, sehingga kita punya karya dilindungi sehingga kita punya daftar hukum kuat. Terlebih ini gratis,” pungkasnya. (fia/tri)
