Friday, November 22, 2024
24.7 C
Jayapura

Jokowi: Saya tidak Mencampuri Urusan Capres atau Cawapres

PRESIDEN  Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait putusan MK soal syarat maju dalam Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Beijing tadi malam (16/10). Dia menegaskan tidak terlibat dalam urudan bakal capres maupun cawapres.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sekaligus merespon wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.

Jokowi menuturkan penentuan pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. “Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol,” jelasnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi yang Bakal Uumumkan Rekrutmen CPNS 2024

Jokowi mengatakan bahwa putusan MK merupakan kewenangan yudikatif. Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK.

“Jangan saya yang berkomentar,” katanya.

Dia juga mempersilahkan para pakar hukum untuk menilai putusan itu. Jokowi tidak memberikan pendapat atas putusan MK. Karena menurut dia, bisa disalah mengerti seolah-olah dia mencampuri kewenangan yudikatif.

Respon serupa juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin. Di tengah kunjungan kerja di Bali, dia mengatakan pemerintah selaku eksekutif menghormati putusan MK itu. Ma’ruf berkomentar usai pembacaan putusan atas gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyatakan bahwa MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Baca Juga :  259 Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas II Jayapura Tidak Bisa Mencoblos

“Putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tentu tidak (menentang), dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK,” ujarnya.

Pada kesempatan yang lain, Ma’ruf pernah menyatakan bahwa ia percaya MK mampu untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Menurut dia, MK adalah lembaga negara yang mampu mempertimbangkan dengan baik. (wan)

PRESIDEN  Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait putusan MK soal syarat maju dalam Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Beijing tadi malam (16/10). Dia menegaskan tidak terlibat dalam urudan bakal capres maupun cawapres.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sekaligus merespon wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.

Jokowi menuturkan penentuan pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. “Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol,” jelasnya.

Baca Juga :  Mengenal 14 Tokoh Penting di Balik Tercetusnya Teks Persatuan Sumpah Pemuda

Jokowi mengatakan bahwa putusan MK merupakan kewenangan yudikatif. Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK.

“Jangan saya yang berkomentar,” katanya.

Dia juga mempersilahkan para pakar hukum untuk menilai putusan itu. Jokowi tidak memberikan pendapat atas putusan MK. Karena menurut dia, bisa disalah mengerti seolah-olah dia mencampuri kewenangan yudikatif.

Respon serupa juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin. Di tengah kunjungan kerja di Bali, dia mengatakan pemerintah selaku eksekutif menghormati putusan MK itu. Ma’ruf berkomentar usai pembacaan putusan atas gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyatakan bahwa MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Baca Juga :  Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Cartenz

“Putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tentu tidak (menentang), dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK,” ujarnya.

Pada kesempatan yang lain, Ma’ruf pernah menyatakan bahwa ia percaya MK mampu untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Menurut dia, MK adalah lembaga negara yang mampu mempertimbangkan dengan baik. (wan)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya