JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan beli produk dalam negeri. Kemarin (14/6) kementerian dan lembaga (k/l) diminta komitmennya untuk membeli barang dalam negeri pada realisasi belanja anggaran.
Jokowi menyayangkan k/l dan daerah yang ogah memenuhi perintahnya itu. ’’Alasannya macam-macam,’’ tuturnya kemarin. Misalnya, kualitas dan spesifikasinya tidak baik. Ada 842 produk impor yang ada di e-katalog dan sudah bisa diproduksi dalam negeri.
Jokowi meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi hal itu. Yakni, untuk berbelanja produk dalam negeri. Dia juga ingin setiap kabupaten/kota punya e-katalog produk lokal. ’’Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien,’’ ucapnya.
Dia tak ingin APBN senilai Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun dibelanjakan untuk produk impor. ’’Ini ruang rakyat. Dikumpulkan dari pajak,’’ tegasnya.
Jokowi geram. Dia menyebut pembelanjaan barang impor merupakan hal bodoh. ’’Nilai tambah yang dapat negara lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain,’’ lanjutnya.
Dia melanjutkan, tercapainya target realisasi belanja produk dalam negeri bisa memengaruhi investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika usaha lokal terus melayani pesanan dari pemda maupun pusat, hal itu akan menumbuhkan ekspansi. Investor luar negeri pun tidak diperlukan jika belanja dalam negeri terus digiatkan. (lyn/c18/bay/JPG)
JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan beli produk dalam negeri. Kemarin (14/6) kementerian dan lembaga (k/l) diminta komitmennya untuk membeli barang dalam negeri pada realisasi belanja anggaran.
Jokowi menyayangkan k/l dan daerah yang ogah memenuhi perintahnya itu. ’’Alasannya macam-macam,’’ tuturnya kemarin. Misalnya, kualitas dan spesifikasinya tidak baik. Ada 842 produk impor yang ada di e-katalog dan sudah bisa diproduksi dalam negeri.
Jokowi meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi hal itu. Yakni, untuk berbelanja produk dalam negeri. Dia juga ingin setiap kabupaten/kota punya e-katalog produk lokal. ’’Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien,’’ ucapnya.
Dia tak ingin APBN senilai Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun dibelanjakan untuk produk impor. ’’Ini ruang rakyat. Dikumpulkan dari pajak,’’ tegasnya.
Jokowi geram. Dia menyebut pembelanjaan barang impor merupakan hal bodoh. ’’Nilai tambah yang dapat negara lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain,’’ lanjutnya.
Dia melanjutkan, tercapainya target realisasi belanja produk dalam negeri bisa memengaruhi investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika usaha lokal terus melayani pesanan dari pemda maupun pusat, hal itu akan menumbuhkan ekspansi. Investor luar negeri pun tidak diperlukan jika belanja dalam negeri terus digiatkan. (lyn/c18/bay/JPG)
